Showing posts with label opini. Show all posts
Showing posts with label opini. Show all posts

Saturday, March 25

Perjuangan Buruh, adalah Perjuangan Memenangkan Kasus


aksi may day 2015

Sudah bertahun-tahun lamanya gerakan buruh bergerak melawan ketidak adilan, baik di tempat kerjanya, maupun pada perumusan regulasi oleh perumus undang-undang yang sejatinya tidak pernah berpihak sepenuhnya kepada kaum buruh. Hal ini yang kemdian memicu banyaknya bermunculan serikat-serikat buruh yang ada. Pasca runtuhnya pemerintahan orde baru sebagai penguasa anti gerakan buruh, kini bermunculan banyak organisasi buruh, baik yang dibuat oleh pemerintah, pengusaha, maupun para aktivis buruh. 

Dari sekian banyaknya organisasi buruh yang ada, terbentuk dari penanganan kasus (kasuistik), bukan dari kesadaran diri kaum buruh itu sendiri untuk mengorganisir diri. Hal yang utama harus dipahamkan adalah kepentingan buruh tidak akan pernah sama dengan kepentingan penguasa dan pengusaha. 

Msekipun ada, itu sebagian kecil saja, dan jarang di temui. Serikat buruh yang ada dipercaya mampu menangani kasus perburuhan, baik soal kasus PHK, Upah yang tidak sesuai dan sebagainya merupakan hal yang setiap hari di lakukan para pengurus serikat buruh. Jika organisasi tidak mampu mengakomodasi kepentingan buruh dalam penaganan kasusnya, maka buruh akan keluar dari organisasi, karena organisasi serikat hanya dipandang sebagai pemadam kebakaran, jika tak mampu memadamkan api, maka hanguslah anggota di tingkat SB/SP tingkat pabrik.    

Dimakassar, banyak sekali kita temui kasus seperti ini, dimana para pekerja yang tergabung dalam organisasi serikat buruh membawa kepentingan bahwa kasusnya bisa ditangani dengan baik oleh pengurus serikat buruh. Bukan untuk bagaimana meningkatkan kecerdasan buruh dan membangun persatuan buruh, akan tetapi hanya menjadi pemadam kebakaran saja. 

Buruh-buruh yang ada sangat takut untuk bergabung dalam salah satu organisasi serikat buruh, apalagi membentuk serikat buruh. Betapa sulitnya membangun serikat buruh dalam sistem eknomi yang mencekik kehidupan kaum buruh. 

Intimidasi, berupa ancaman PHK, dan gaji di potong dan sebagainya menjadi senjata bagi para pengusaha untuk menghalang-halangi buruhnya untuk berorganisasi. Meskipun undang melarang untuk menghalangi buruh untuk berserikat, namun itu hanya ada dalam undang-undang saja, tidak ada dalam penerapannya. Kaum buruh tetap saja ketakutan meskipun sudah ada regulasi yang mengatur. Hal ini lagi-lagi karena persoalan ekonomi. Kaum buruh sangat ketakutan bila tidak mendapat pekerjaan, atau di PHK di tempat kerjanya. 

Kasus intimidasi ini merupakan taktik jitu para pengusaha, untuk menakut-nakuti buruhnya agar tidak bergabung atau membentuk serikat buruh. Berbagai macam juga dilakukan pengusaha seperti bekerja sama dengan perusahaan outsoarching, dan juga memberlakukan sistem kerja kontrak yang sama sekali tidak berkekuatan hukum. Maka suatu saat nanti ada masalah, maka akan dengan mudah ditangani oleh pengusaha. 

Perjuangan buruh sekarang ini hanya menjadi perjuangan yang bersifat kasuistik, menangani kasus lalu selesai perkara, bukan untuk membangun solidaritas antar sesama kaum buruh, bahwa kita satu dalam sistem penindasan dan penghisapan para penguasa dan pengusaha. Organisasi serikat buruh sekarang ini pun berubah orientasinya, mungkin karena sudah jenuh atau mungkin juga penanganan kasus ini dijadikan sebagai lahan basah untuk mendapat duit. 

Jika kita menganalisa dengan baik, arah serikat buruh sekarang ini mengarah pada penanganan kasus semata, layaknya LSM yang mencari kehidupan dari adanya kasus yang di tanganinya. Inilah skema yang di inginkan para penguasa dan pengusaha untuk melemahkan gerakan buruh, ditambah lagi dengan regulasi yang mencekik, dan keberpihakan penguasa pada satu kelas tertentu yaitu pengusaha menjadikan buruh terdiam pasrah dan tidak bisa berbuat apa-apa selain mengadu kepada serikat buruh untuk dibantu dalam penaganan kasusnya. 

Dari adanya kenyataan seperti ini, tentunya dibutuhkan perumusan ulang tentang gerakan buruh. Mengapa harus buruh, karena mereka lah pemegang kendali jalannya eknomi Negara, dan penguasa dan pengusaha akan takut jika buruh bergerak, mogok, aksi-aksi dan sebagainya.
 

Belajar Selagi Muda, Berjuang Selagi Bisah
Bagikan Ki Bro:

Wednesday, January 25

Mengapa Mahasiswa Rantau Sering Pulang Kampong?


Sebelumnya, saya pernah menulis soal aktivitas mahasiswa yang hanya tahu soal Kampus, Kos, Kampung atau biasa di singkat menjadi 3 “K”. Dalam tulisan saya sebelumnya, yang berjudul “Mengapa Mahasiswa Rantau Sering Pulang Kampung” memiliki keterkaitan yang sangat padat, shingga boleh dikatakan bahwa tulisan ini adalah mengulang tulisan saya sebelumnya.
Bagikan Ki Bro:

Sunday, January 8

Daripada Pusing dengan Pilkadal, Mending Orasi Politik

Orasi Politik 
Saat-saat sekarang ini, dengan issu yang tidak mendidik kemudian di konsumsi oleh sebagian besar rakyat yang tidak tahu menahu dan tidak mau berfikir panjang untuk menganalisis setiap issu yang di pertontonkan di media-media kita, oleh pelaku politik borjuasi. Seakan-akan setiap issu yang diangkat oleh media massa, merupakan keyataan yang benar-benar nyata (in fack) terjadi tanpa tidak adanya sebab akibat yang lebih jauh lagi, bahwa semuanya telah di setting dengan sangat rapih, untuk mengilusi gerakan rakyat dari kesenjangan sosial rakyat dan krisi ekonomi.


Bagikan Ki Bro:

Friday, January 6

Kampus, Kos, Kampung (3K) Mahasiswa

Seseorang yang memilih keluar daerah menuntut ilmu biasanya disebut sebagai mahasiswa rantau, dan jika sudah jadi mahasiswa rantau tentunya akan memilih ngekos sebagai tempat tinggalnya. Memilih merantau menuntut ilmu biasa didasari atas kemauan sang orang tua yang menginginkan anaknya kuliah di peguruan tinggi yang jauh lebih berkualitas ketimbang kuliah di daerah sendiri.

Bagikan Ki Bro:

Thursday, January 5

Kado Pemerintah di Awal Tahun 2017


Pada pergantian tahun tahun masehi, semua orang merayakan dengan berbagai bentuk. ada yang membuat acara makan-makan, mendaki gunung, liburan di tempat-tempat wisata, dan lain sebagainya. mungkin hal ini merupakan bentuk tindakan untuk memulai hidup yang baru di tahun yang baru. hampir semua orang berdo'a seperti. merumuskan resolusi-resolusi nya pada tahun
Bagikan Ki Bro:

Monday, January 2

Kemajuan Teknologi Informasi dan Pembungkaman Demokrasi




Zaman sekarang semakin canggi, teknologi informasi siapa saja telah menjangkau, dari anak-anak hingga orang dewasa menggunakan sistem android yang bisa memuat banyak informasi-informasi, berinteraksi dengan orang-orang yang jauh bahkan sampai keluar negeri. Sejalan dengan
Bagikan Ki Bro:

2017 Apa yang Harus Dilakukan?


Setalah lama pakum, kali ini mencoba menggoyangkan jari-jemari ini untuk mengetik kembali, berhadapan dengan laptop memulia mencurahkan ide tentang situasi kekinian. yah, kita baru saja memasuki tahun 2017 dan meninggalkan banyak kenangan, meninggalkan banyak pekerjaan rumah, meninggalkan banyak harapan di tahun 2016 yang terselesaikan dengan dengan sempurnah.

Kali ini saya akan menguraikan problem-problem rakyat yang merupakan tanggung jawab semua umat manusia dimanapun berada, issu-issu terorisme, issu SARA yang masih melekat di jidat kita, nampak dengan keinginan mengubah semuanya. mengubah komplik menjadi rasa aman tanpa teror, meski teror itu sendiri disebar oleh penguasa, dan kuasa modal dengan para peluncur informasi yaitu media, dan rakyat tak segan-segan mengkonsumsi itu dengan nalar yang standar dan reaksioner.

Pada tahun 2016, kasus teror menyebar hingga kepelosok desa, densus 88 anti teror pun mengejar sampai gunung-gunung tempat persembunyian para terduga teroris. apakah semua ini adalah fakta, atau sebatas pengalihan perhatian rakyat dari kekacauan ekonomi dan politik bangsa ini. kita liat di papua, praktek genosida tak kunjung terselesaiakan, malah semakin luas dan tak terkendali, mahasiswa-mahasiswa papua di bungkam hak-hak demokratik nya dengan memenjarakan ratusan rakyat papua yang melawan. tidak banyak orang yang ikut bersolidarias, menuangkan kritik ke penguasa, bahkan memilih bungkam, karena mereka bukan rakyat papua primitif itu.  perampasan tanah di desa-desa masih saja terjadi, di rembang, jawa timur ibu-ibu yang melawan perampasan tanah yang dilakukan oleh pihak perusahan semen indonesia, dengan bantuan penguasa yang memberikan izin melakukan perampasan lahan warga, merusak ekosistem alam sehingga petani-petani tak dapat bercocok tanam lagi untuk menghidupi keluarga mereka.

kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan penguasa pun tak sedikit merugikan rakyat, kaum buruh di tindas dengan upah murah melalu peraturan pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang pengupahan, bukan menaikkan upah buruh untuk mensejahterahkan rakyat, namun memberikan pengampunan pajak pagi orang kaya melalui UU Tax Amnesty. pencabutan subsidi perlahan demi perlahan terus dilakukan oleh penguasa. reklamasi pesisir pun tak luput dilakukan penguasa untuk memuaskan hati para pengusaha-pengusaha property.

Problem-problem itu masih saja tak mendapat penyelesaian, dan sama sekali tak ada tindak serius dari rezim hari ini. sepanjang tahun 2016 adalah merupakan tahapan selanjutnya dari kebuntuan ekonomi politik negara dari tahun-tahun sebelumnya, demikian pun tahun 2017 ini, jika rakyat tak sadar dan melakukan pergerakan, mengorganisisr diri melawan kesewenang-wenangan penguasa dan pengusaha, maka 2017 sama saja seperti tahun-tahun sebelumnya, bahkan akan lebih parah lagi. kebuntuan rakyat, akan berpihak pada siapa lagi nampak terlihat ketika aksi massa yang dilakukan organisasi islam reaksioner FPI melakukan mobilisasi massa yang besar mulai 4 november sampai 2 desember merupakan kebuntuan ketidak puasan rakyat terhadap penguasa, namun rakyat salah memilih, rakyat malah terjerumus kedalam kepentingan politik borjuis yang notabene tak mementingkan kepentingan rakyat. kita liat, betapa pakumnya organisasi FPI, MUI dan beberapa organisasi yang ikut dalam aksi tahun 2016 kemarin yang didalamnya terdapat elit partai politik bungkam ketika warga jakarta tergususr, reklamasi pantai, dan banyak lagi problem rakyat dimana organisasi reaksioner ini bungkam.

Harapan, atau resolusi tahun 2017 ini adalah rakyat jangan mau di perbudak oleh organisasi yang tidak mementingkan kepentingan rakyat. tetapi membentuk organisasi sendiri dan menentukan nasib sendiri. jangan pernah menitipkan nasib pada orang berlainan kepentingan dengan rakyat tertindas.  

  

belajar selagi muda, berjuang selagi bisah
Bagikan Ki Bro:

Sunday, August 28

Politik dalam Sistem Pendidikan



Berbicara mengenaik politik, semua orang berpolitik, karena politik adalah bagaimana seseorang mengekpresikan apa yang menjadi kebutuhan nya untuk bertahan hidup. politik juga tidak bisa dipisahkan dengan persoalan ekonomi karena masing-masing saling merasuki satu sama lain. mespun, ekonomi menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan namun tidak bisa dipisahkan
Bagikan Ki Bro:

Anti Rokok Dan Berbagai Alasan Pembenaran



Masih seputar issu akan di naikannya harga rokok sebanyak Rp 50.000/ bungkus. Harga rokok ini akan mulai naik tahun depan (2017), hal ini masih menjadi pro dan kontra di kalangan perokok, anti rokok, dan kepentingan pemerintah,  dengan berbagai macam analisis perhitungan untung-rugi mengenai pendapatan negara dari bea cukai rokok. Sebenarnya, tulisan ini adalah merupakan tulisan tentang pandangan saya yang kedua kalinya saya buat tuk
Bagikan Ki Bro:

Saturday, August 20

Kenaikan Harga Rokok untuk Pertumbuhan Ekonomi Indonesia ?


Image result for bea cukai rokok tidak naikBaru-baru ini banyak diberitakan di media online, sosmed, jika harga rokok akan naik. ada yang bilang bulan depan (september 2016), ada juga yang mengatakan tahun depan (2017), entah yang mana yang benar informasinya. Harga rokok akan di rencanakan naik dari Rp 20.000/bungkus, menjadi Rp 50.000/bungkusnya. Hal ini tentu menghebohkan para pecinta rokok yang berdasarkan data dari Riset Kesehatan Dasar 2013, jumlah perokok sebanyak 58 juta orang lebih sebagai perokok aktif, mulai dari usia 10 tahun ke atas. dan setelah saya mendengar berita ini, saya langsung ngecek di beberapa media, baik media elektronik, maupun media online, dan benar, issu soal kenaikan harga rokok akan naik 50 ribu per bungkusnya. namun itu baru issu, dan saat ini pihak Bea Cukai lagi mengkaji issu kenaikan harga rokok, apakah menguntungkan atau tidak bagi ekonomi indonesia.


Soal issu akan dinaikkannya harga rokok tersebut, bagi saya, bukan menjadi soal, mau di naikkan atau di turunkan, itu terserah produsen rokok, pemerintah pun jika mau menaikkan pajak rokok, tak jadi masalah juga, toh akan ada pasti alternatifnya bagi perokok, hehehehe..! dengan adanya issu ini pula tentu sangat menarik untuk dibahas dalam situasi gerak ekonomi indonesia yang melemah beberapa tahun belakangan ini, hal ini terhitung pasca krisis ekonomi dunia tahun 2008, dan kini indonesia masih memutar otak, mengotak-atik kabinetnya, untuk menstabilkan ekonominya dalam cengkraman pasar bebas dunia. siapa suruh ikut pola ekonomi pasar bebas, kalo ujung2nya mengorbankan rkayat indonesia, menjual kekayaan milik 250 juta rakyat indonesia. seharusnya, jika pemerintah ini ingin membaik ekonominya, tentunya ada satu hal yang harus dilakukan, yaitu meng-nasionalisasi semua aset vital, seperti perusahaan tambang (minyak, emas, nikel, batu bara, air, dll), kalo ini semua dikuasai laju pertumbuhan ekonomi indonesia akan menjadi jawara dunia, dan menaikkan harga rokok pun tidak penting sebagai alternatif mengejar pertumbuhan ekonomi indonesia.

Menaikkan harga rokok bukan menjadi salah satu solusi mengejar pertumbuhan ekonomi negara pada situasi krisis ini, jika pun ini akan terus dilakukan oleh pemerintah, maka akan ada penurunan pendapatan negara secara signifikan. pendapatan negara pada sektor rokok, pihak bea cukai mencatat ada Rp 150 T penerimaan bea cukai rokok tahun 2015 kepada negara. alasan lain juga dengan menaikkan harga rokok tersebut, adalah dikarenakan banyaknya orang terkena penyakit berbahaya karena merokok, bahkan sampai meninggal dunia gara-gara mengkonsumsi rokok. alasan ini juga bagi tidak sama sekali tidak beralasan. sampai sekarang belum ada data valid mengenai angka pengidap penyakit berbahaya dara-gara mengkonsumsi rokok, dan sampai saat ini juga belum ada yang mati saat merokok. jika kita mau hitung-hitungan bahaya kimiawi, masih banyak yang lebih berbahaya dari pada rokok, misalnya pupuk kimia, narkoba, makanan, dan minuman instan, dan masih banyak lagi. jadi, alasan ini, bagi saya, tidak meyakinkan kevalidan datanya.

Jika target, pemerintah, dan para haters perokok, adanya kenaikan harga rokok untuk menurunkan konsumsi rokok di indonesia, sama sekali bukan strategi jitu, jika mau perokok di indonesia gak merokok lagi, sebaiknya pemerintah tutup pabrik rokok, hentikan inpor rokok. langkah itu pasti akan lebih jitu, tapi pertanyaan kemudian adalah, apakah pemerintah berani mensabotase peredaran rokok? tentu pemerintah tidak akan berani, karena ekonomi negara kita tergantung dari pajak, bukan pada sektor industri kuat. kenapa malaysia dan beberapa negara lainnya yang menaikkan harga rokoknya, itu karena industri mereka sudah kuat, beda dengan indonesia yang borjuasinya penakut dan penjilat, tahunya cuman jual aset negara.

Jadi, kesimpulan, dengan adanya issu kenaikan harga rokok, tidak akan berdampak signifikan pada kurangnya orang perokok di indonesia, bukan menjadi solusi bagi pertumbuhan ekonomi indonesia, dan akan memperpanjang antrian pengangguran. jadi, sebaiknya pemerintah kuatkan industri nasional, nasionalisasi semua perusahaan miniral, hentikan hutang luar negeri. itu saja dulu, gak usah banyak-banyak.., solusi yang saya tawarkan pun saya yakin 1000% pemerintah tak akan berani, karena pemerintah kita akan lebih mementingkan kepentingan pengusaha dari pada rakyatnya. pertumbuhan ekonomi bukan untuk kesejahtraan rakyat, namun tuk membayar bunga utang luar negeri. silahkan pikir..!


belajar selagi muda, berjuang selagi bisah
Bagikan Ki Bro:

Friday, August 5

Narkoba dan Penegagakan Hukuman Mati




Image result for hukuman mati narkoba
Dalam beberapa tahun belakangan ini, issu yang mencuat di beberapa media elektronik, maupun cetak mengenai eksekusi mati 10 terpidana hukuman mati dalam kasus pengedaran narkoba, dari 10 terpidana hukuman mati hanya 4 orang yang telah di eksekusi mati tersemasuk salah satunya adalah fredy budiman. Hukuman mati ini di publikasikan di media-media sehingga respon publik pun bermunculan dengan berbagai komentar tentang adaya hukuman mati yang berlaku di indonesia yang terkena kasus narkoba, dan kasus teroris.
Bagikan Ki Bro:

Sunday, March 13

Negara Memalak Kaum Buruh untuk Menyembuhkan Krisis Kapitalisme



Aksi Penolakan PP 78 Tentang Pengupahan di depan kantor DPRD Provinsi Sil-Sel 2016 kemarin

Kapitalisme yang tengah mengalami krisis berkepanjangan, dan tidak mampu keluar dari krisisnya, sehingga dengan berbagai strategi, tidak peduli apakah akan mengorbankan banyak orang, ataukah tidak, tetap saja mereka akan menjalankan strategi klasiknya demi kepentingan akumulasi modal dengan mengintervensi secara ekonomi, dan politik kepada negara-negara yang mampu mereka kontrol, seperti negara-negara yang masih sedang mengalami perkembangan ekonominya. 

Penyelamatan krisis kapitalisme tentunya akan menyengsarakan kehidupan klas pekerja dan kaum tertindas lainnya, serta menjadikan mereka sebagai tumbal penyembuhan dari penyakit koronis (krisis) kapitalisme. Dari berbagai cara yang dilakukan oleh kapitalisme untuk keluar dari krisisnya, yaitu dengan menguras habis sumber daya alam dan merusaknya, serta mencuri hasil kerja para buruh (eksploitasi), dan juga menjalankan bentuk efisiensi yang lagi-lagi mengorbankan klas pekerja demi akumalasi modal. 

Kapitalisme untuk bisa keluar dari krisinya, si kapitalis bekerja sama dengan pemerintah (negara) untuk menguras habis sumber daya alam dan mengekploitasi sumber daya manusianya (sebagai buruh murah, sasaran pasar, dan juga merampok hasil bumi). Indonesia salah satu negara dengan populasi terbanyak ke tiga didunia tentunya merupakan lahan yang strategis bagi si kapitalis untuk merauk keuntungan yang banyak, baik dari tenaga kerja indonesia yang dikenal murah, serta masyarakatnya yang sangat komsumtif, sehingga indonesia menjadi pasar terbesar dalam mencari keuntungan yang besar.

Negara dalam hal ini pemerintah, selain sebagai representatif dari klas berkuasa (klas kapitalis), negara juga merupakan jalan terbaik untuk memenuhi kepentingan klas kapitalis, serta mampu menyelematkan klas kapitalis dari krisisnya.   

Dalam kebijakan ekonomi Jokowi-JK yang berjilid-jilid itu, tentunya tidak menyia-nyiakan keinginan dan harapan klas borjuis. Baik itu borjuis lokal, maupun borjuis internasional. pemerintah sebagai representatif dari negara, memberikan beberapa insentif untuk klas borjuis dalam menjalankan bisnis mereka di negara ini. Hampir semua kebijakan yang berjilid-jilid itu, menguntungkan para kaum borjuis, serta mengabaikan kepentingan-kepentingan para kaum pekerja/buruh.

Pemerintah (negara), tidak malu-malu memalak upah rakyat pekerja yang murah itu untuk jalannya bisnis kaum borjuis, dalam hal ini berupa bisnis dalam wajah jaminan sosial dan bisnis properti.  Dari empat kebijakan ekonomi pemerinta itu, ternyata, belum juga bisa membuat para pengusaha senang. malah, dalam beberapa bulan kemarin banyak pekerja yang melakukan aksi demonstrasi karena terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal secara sepihak yang dilakukan oleh pengusaha, dengan alasan efisiensi dan negara memilih berspekulasi dan mengeluarkan pembenaran atas PHK tersebut terhadap kaum buruh.

Alasan efisiensi PHK ini terjadi karena, keuntungan borjuis tidak mencapai target, serta pertumbuhan ekonomi negara yang sebenarnya juga bukan untuk kepentingan rakyat, melainkan kepentingan para klas borjuis (pengusaha) belum memperlihat pertumbuhan. Jadi, kaum borjuis dan pemerintah senantiasa bekerja sama (kongkalikong) untuk menindas dan menghisap rakyat tertindas, maka jangan berharap perubahan nasib rakyat tertindas untuk bisa lebih baik, jika kaum borjuis dan segenap partai politiknya masih berkuasa. Hanya kaum tertindas itu sendiri lah yang harusnya merubah nasibnya sendiri, bukan pengusaha, mahasiswa, cendikiawan, agamawan, dan seterusnya.

Oke, kita kembali pada persoalan, kenapa negara memalak uang kaum pekerja ini? Bukan kah negara dibentuk untuk kesejahtraan seluruh rakyat? Jika membaca UUD 1945 maka sangat jelas dijelaskan didalamnya peran negara yang dalam hal ini adalah pemerintah untuk mensejahterahkan rakyatnya, bukan mensejahterahkan segelintir orang. Tapi, memang begitulah negara tercipta. Dia (negara) akan selalu berpihak pada salah satu klas. Siapa yang menguasai negara, maka seluruh kebijakan pemerintah akan memihak padanya. Jelas lah sekarang, bahwa klas kita (kaum buruh dan kaum tertindas lainnya) bukanlah klas yang berkuasa sekarang ini. Mari kita lihat bagaimana negara tidak berpihak pada klas buruh dan klas tertindas lainnya. 

Pemerintah Memalak Rakyat Pekerja

Negara lahir memang benar-benar memihak pada salah satu klas dalam masyarakat, seperti kata kakek jenggot dengan sahabat dekatnya dalam manifesto komunis yang sangat terkenal yaitu “Sejarah seluruh umat manusia adalah sejarah perjuangan kelas.” marx juga mengatakan “Ia (negara) lahir sebagai alat dari kelas berkepemilikan untuk menjaga dominasi kelas tersebut pada masyarakat, dan akan menghilang bersamaan dengan hilangnya dominasi kelas ini” 

Jadi, negara terlahir bukan menetralkan dua klas yang saling bertentang yaitu antara klas tertindas (proletar) dan klas penindas (borjuis), atau negara terlahir bukan untuk mengeluarkan rakyat tertindas dari belenggu penindasan kapitalisme, Negara selama masih dikuasai oleh klas kapitalis, maka akan selalu dan selamanya memihak pada salah satu klas dalam antagonisme klas. Jadi, klas tertindas jangan pernah berharap akan lebih baik jika klas yang berkuasa atas negara bukan dari klas tertindas Apakah negara hari ini dikuasai oleh klas tertindas? Tentu jawabannya adalah “bukan”.

Hal inilah yang kemudian dijalankan oleh penguasa sekarang ini, dimana jokowi dengan segenap kebijakannya tetap mengurung rakyat dalam sangkar penindasan dan membebaskan kapitalisme melakukan apa yang menjadi kepentingannya dalam mengakumulasi modal dan memeras keringat rakyat tertindas. Uapanya-upaya Jokowi sebagai rezim penguasa atas negara seperti upaya melanggar HAM, merancang peraturan yang sesuai dengan kepentingan modal, pembangunan infrastruktur, dan kebebasan pajak bagi investor menjadi hal yang wajar karena Jokowi adalah keterwakilan dari klas kapitalis untuk menindas rakyat (klas buruh).   

Kebijakan ekonomi jokowi yang pro pengusaha, dan memberatkan kehidupan rakyat kecil, khususnya kaum buruh, seperti mencabut subsidi, harga-harga tak terkontrol, serta beban buruh yang harus memenuhi iuran wajib dari negara seperti BPJS (jaminan kesehatan), JHT (Jaminan Hari Tua) untuk kaum buruh, dan yang baru-baru ini yaitu iuran TAPERA (Tabungan Perumahan Rakyat). Negara untuk memenuhi kepentingan kaum kapitalis, memalak Kaum buruh dengan membayar iuran wajib  BPJS sebanyak 0,5% dari upah buruh tiap bulannya yang akan naik lagi angka iurannya, JHT sebanyak 2% dari upah tiap bulannya, dan 3% dari upah tiap bulan untuk membanyar iuran TAPERA, yang sebenarnya, dari tiga iuran wajib itu untuk mensukseskan program bisnis para borjuis.  

Jika digabungkan keselurahannya, maka kaum buruh harus mengeluarkan 5% dari upahnya setiap bulan, dan denda 2% dari upah untuk kaum buruh yang telat menyetor iuran, khususnya iuran BPJS yang didalamnya terdapat pembahasan soal JHT. Ini hanya merupakan sebagian kecil ketidak berpihakannya pemerintah (negara) kepada klas buruh dan Rakyat tertindas lainnya, sedangkan upah buruh tiap tahunnya di kebiri sampai semurah-murahnya oleh negara dan kapitalis dalam peraturan presiden No. 78 tentang pengupahan, jadi pemerintah, secara sistemik dan secara massif menindas rakyat (buruh) demi kepentingan profit kapitalis.   

Oleh: Bustamin

belajar selagi muda, berjuang selagi bisah
Bagikan Ki Bro: