Showing posts with label PENDIDIKAN. Show all posts
Showing posts with label PENDIDIKAN. Show all posts

Sunday, August 28

Politik dalam Sistem Pendidikan



Berbicara mengenaik politik, semua orang berpolitik, karena politik adalah bagaimana seseorang mengekpresikan apa yang menjadi kebutuhan nya untuk bertahan hidup. politik juga tidak bisa dipisahkan dengan persoalan ekonomi karena masing-masing saling merasuki satu sama lain. mespun, ekonomi menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan namun tidak bisa dipisahkan
Bagikan Ki Bro:

Sunday, August 7

Bisnis Pendidikan


Kembali jari-jemari ini melakukan sesuatu yang merespon setiap hal-hal yang terfikirkan dalam otak saya, dengan sekian lama saya gak menulis lagi, kini kembali mencoba lagi, meski kata, dan susunan informasi yang saya tuangkan belum rapih menurut para ahli tulis. hehehe, maklum lah karena prinsip saya adalah setiap saat adalah pelajaran. Baik, kali ini saya akan membahas soal pendidikan indonesia, terkhusus pada pendidikan tinggi yang baru-baru ini seluruh perguruan tinggi, baik
Bagikan Ki Bro:

Thursday, March 19

Sumber Profil dan Alat Hegemoni

Oleh: Bustamin Tato

Berangkat dari perbincangan dengan salah satu kawan di jejaring sosial mengenai kualitas pendidikan di Indonesia pada era kapitalisme neoliberalisme ini. Kita juga sedikit memperberbincangkan soal durasi kuliah yang tidak begitu efektif, dan banyak mahasiswa menurutku terjebak dalam lingkaran tersebut. Berlama-lama kuliah dianggapnya akan menambah kualitas ilmu pengetahuan didalam kampus, namun itu adalah mitos dan tidak pernah terjadi dalam prakteknya, yang ada malah akan menambah pendapatan dan keuntungan pihak pengelolah kampus, sebagaimana kita ketahui bersama dan mungkin sudah diketahui hamper seluruh mahasiswa yang ada dalam kampus, bahwa pendidikan telah mengarah pada komersialisasi dan kurikulum didalamnya dibawah kekuasaan hegemoni kapitalisme.

Berlamah-lamah dikampus yang katanya mematangkan pengetahuan dan pengalaman, kini tak efektif lagi, mengapa demikian? Itu dikarenakan sisitem pendidikan seperti aku katakan sebelumnya, pendidikan mengarah pada komersialisasi, bukan membuka pengetahuan baru akan tetapi, mengkonstruk pikiran kita tetap dalam lingkaran dan keinginan ideologi kapitalisme. Muncul pertanyaan berikutnya, yah kalo gitu kenapa harus kuliah kalo sisitem pendidikan sekarang ini berbauh kapitalistik? Ini sama halnya ketika orang berkata, yah..karena sisitem kapitalisme itu buruk, jadi kita gak usah memakai/mengkonsumsi produk-produk kapitalisme. Kita juga tidak sampai pada kesimpulan seperti itu, ketika kita membenci kapitalisme, maka kita juga harus membenci produk-produknya, akan tetapi ada batasan-batasan tertentu yang harus kita tolak, seperti akumulasi modal, produksi anarki, eksploitasi, ekspansi Negara dunia ketiga, menghilangkan demokrasi sejati, menimbulkan konflik sosial sampai perang antar Negara, melahirkan sisitem kompetisi yang tidak sehat dan masih banyak lagi yang bisa ditimbulkan dari penerapan sisitem kapitalisme ini. Dari semua hal negative yang ditimpbulkan oleh ideology kapitalisme ini di pertahankan, dan dimapankan dalam dunia pendidikan. Lembaga pendidikan sebagai alat ideology telah diambil alih oleh kapitalisme jadi, apapun kebijakan dari kapitalisme ini, akan dipertahankan dan dibenarkan dalam dunia pendidikan sebagai pasar barang-barang komoditi, dan juga sebagai lembaga sumber profit.

Pendidikan tinggi di Indonesia dibawah kontrol Negara yang telah kehilangan kedaulatannya karena rezim yang berkuasa, menjadi perpanjangan tangan dari kepentingan korporasi internasional. Negara-negara imperialis Menjadikan Indonesia sebagai ladang untuk merauk profit yang banyak, dan masyarakat yang cenderung konsumtif, beserta sumber daya alam yang kaya raya. Dengan mengejar keuntungan yang melimpah ruah, penindasan, perampasan hak, penghisapan, diskriminasi, dan lain sebagainya, telah menjadi pemandangan buruk dan kita tidak bisa berbuat apa-apa atas perbuatan semenah-menah para penguasa negeri ini. Mengapa demikian?

Perbuatan semenah-menah itu terjadi dikarenakan lembaga hegemoni telah sepenuhnya dikuasai oleh kepentingan kapitalisme, baik itu politik, ekonomi, bahkan sampai pada persoalan agama telah dikuasai kepentingan kapitalisme melalui bentuk politik tertinggi yang disebut negara. Negara dalam hal ini menjadikan Pendidikan bukan hanya sebagai penyumbang keuntungan yang melimpah kepada kapitalis, tetapi juga dijadikan sebagai lembaga yang terus-menerus mempengaruhi manusia, mengkonstruk pikiran manusia untuk tunduk dan patuh atas apa yang dilakukan oleh kapitalisme, menganggap penindasan, perampasan hak, penghisapan, sampai pada pelanggaran HAM, perang, sebagai hal yang wajar-wajar saja dilakukan.   
Mengejar profit (keuntungan), layaknya barang komoditi yang diperjual belikan dengan menawarkan kurikulum dan pengetahuan yang kemudian akan berbentuk ijaza, begitulah fakta yang terjadi dalam dunia pendidikan. Bukan hanya itu, lembaga pendidikan terkhusus pada pendidikan tinggi di Indonesia, telah bertransformasi menjadi indutri jaza sejak masuknya intervensi asing melalui WTO (world trade organization) organisasi perdagangan dunia 1995 dengan mengelompokkan pendidikan sebagai industri jaza  (khusunya sektor tersier).

Sektor ekonomi tersier mencakup industri-industri untuk mengubah wujud benda fisik (physical services), keadaan manusia (human services) dan benda simbolik (information and communication services). Karena pendidikan dianggap sebagai lembaga yang bergerak untuk mentranformasikan manusia yang tidak berpengetahuan menjadi berpengetahuan, menjadikan manusia yang kurang terampil menjadi terampil, maka pendidikan dikategorikan sebagai sektor ekonomi tersier pada industry jaza.

Ada juga hal yang menarik untuk dibahas dalam sistem pendidikan Indonesia bahkan Negara-negara lain mempraktekkan hal yang sama dalan menjalan pendidikan. Mengubah manusia dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang kurang terampil menjadi terampil. Dalam pendidikan untuk mencapai pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, haruslah melalui jenjang pendidikan yang telah disediakan. Jadi dalam logika sederhananya adalah kita, sejak pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi sudah menyumbang kepada kapitalis keuntungan yang besar dalam pendidikan. System pendidikan yang berjenjang ini sangatlah menguras dan tidak efektif dilakukan, tetapi mengapa itu dijalankan?

Pendidikan berjenjang ini adalah salah satu strategi kapitalisme untuk mengklasifikasikan bukan hanya pada strata sosial, tetapi juga penentuan upah bagi pekerja ditentukan dari jenjang pendidikan. Bukan seberapa banyak yang diproduksi oleh buruh, dan seberapa kebutuhannya dalam mempertahankan hidup tapi berdasarkan jenjang pendidikan menjadi salah satu syarat dalam penentuan upah. Buruh yang berpendidikan hanya sampai pada pendidikan dasar (SD) akan mendapatkan gaji dibawah gaji buruh yang berpendidikan dan berijaza (SMP), dan begitu seterusnya. Semakin tinggi sekolah maka akan semakin tinggi uapah yang akan deterimah, begitulah logika yang tertanam dalam masayarakat awam hari ini.

Logika jenjang pendidikan ini, didunia kapitalisme, atau para borjuasi yang ada, tidak mempraktekkan hal seperti itu, mereka telah sadar bahwa pendidikan yang berjenjang ini tidak begitu penting, contohnya saja mentri kelautan dan perikanan ibu puji astuti yang hanya berpendidikan atau berjaza terkhir SMP mampu menjadi mentri dengan gaji yang berpuluh-berpuluh juta, pengusaha apple juga bukan dari pendidikan yg berjenjang ini dan bahkan dikelurkan dari kampus mampu menghasilkan prodak yang laku dipsaran dan  menjadi pengusaha.

Pendidikan kini telah diatur oleh orang-orang yang menginginkan pendidikan sebagai sarana merauk keuntungan, membentuk stratas sosial, sampai pada penentuan upah bagi pekerja melalui jenjang pendidikan yang telah dilaluinya. Perdagangan ijaza sebagai sertifikat yang legal untuk mendapatkan pekerjaan bagi manusia telah diperdagangkan, baik dalam pendidikan maupun diluar pendidikan. Persoalan ini telah menjadi virus, dan seolah-olah itu sudah menjadi hal yang wajar-wajar saja dilakukan. Hal yang wajar-wajar saja ini telah dibangun oleh ideology kapitalisme dan di mapankan oleh beberapa alat ideology seperti lembaga pendidikan, agama, dan sebagainya untuk membentuk, mengkonstruk pikiran manusia bahwa logika, atau ideology kapitalisme sudah tepat dan benar adanya.

belajar selagi muda, berjuang selagi bisah
Bagikan Ki Bro:

Monday, September 1

Pendidikan Vokasi Dalam Menghadapi Neo-Liberalisme di Indonesia

Oleh: Bustamin TaTo
Baru-baru ini bertepatan dengan hari ulang tahun ke 50 Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar, yang dirangkaikan dengan seminar nasional dengan tema “Optimalisasi Peran Pendidikan Vokasi Dalam meningkatkan Daya Saing Global”. Dalam seminar tersebut dihadiri oleh Prof. Slamet PH.,M.A.,M.Ed.,M.A.,MLTR.,Ph.D., (waoo..banyak sekali titel-nya) sebagai pembicara mengenai pendidikan vokasi di Indonesia dan Dr. Agung Budi Susanto seorang praktisi dalam pengembangan sekolah kejuruan di Indonesia. Ada yang menarik dalam seminar tersebut mengenai kemajuan pendidikan yang didorong untuk menyesuaikan diri dengan dunia
Bagikan Ki Bro:

Friday, August 15

Keluh Kesa Mahasiswa Pascasarjana

“Berhentilah mengeluh karena, keluh itu pilu”
Sepenggal lirik lagu yang sering di nyanyikan oleh mahasiswa yang selalu melihat sesamanya mahasiswa yang selalu mengeluh tapi, tidak responsive dalam bentuk tindakan apa yang menjadi keluhannya, begitupun kemungkinan yang terjadi pada saya dan teman saya yang juga berstatus sebagai mahasiswa pascasarjana di salah satu perguruan tinggi negeri yang ada dimakassar. Keluh kesah yang dikeluhkan teman saya itu adalah soal mata kuliah tambahan yang disebut
Bagikan Ki Bro:

Wednesday, August 13

Situasi Nasional Sistem Pendidikan Indonesia 2014

gambar diambil dari nurulazmiyafie.wordpress.com
Disusun oleh Bustamin Tato

Penyusunan tulisan ini merupan bahan diskusi dari kongres Forum Komunikasi Siswa Progresif yang telah dilaksanakannya pada tanggal 10 agustus 2014 kemarin, dan merupakan bahan dasar dari analisa situasi pendidikan Indonesia oleh kawan FKSP, dan juga tulisan ini diambil dan dikutive dari beberapa sumber, baik media on line seperti web, dan blog maupun media cetak.
Bagikan Ki Bro:

Saturday, July 19

Pendidikan Indonesia Mengarah Pada Komersialisasi

Membahas pendidikan indonesia mungkin tidak ada habisnya, dari tahun-ketahun banyaknya tulisan kritis yang kita dapat di beberapa media internet dan terbitan buku. Namun, dari semua informasi itu, mungkin sedikit rakyat indonesia yang mayoritas buruh tidak sempat membaca dan menganilisa semua itu, jangankan waktu luang untuk baca buku, waktu luang untuk ngumpul dengan keluarganya saja sedikit begitulah gambaran klas pekerja di Indonesia maupun diluar indonesia. Dan bukan hanya buruh, pemuda sekrangpun jangankan membaca buku, melihatpun enggan. Ini dikarenakan oleh gencarnya hegemoni kapitalisme dengan ekonomi politik konsumerisme-nya telah menjarah kedalam otak pemuda bahkan sampai pada masyarakat umum sejak dini.

Jadi, persoalan memajukan kesadaran secara hakekat sulit untuk dilakukan dan ditambah lagi dengan sistem negara yang meng-suport ideologi-ideologi yang menina bobokan kesadaran masayarakat. Pandangan kritis yang kian banyaknya kita dapat, itupun tak dapat diterima secara tindakan oleh masyarakat secara umum dengan intimidasi melalui jalur pendidikan seperti soal anak mereka kemungkinan besar tidak mendapat tempat untuk mengeyam ilmu pengetahuan pada sekolah-sekolah dibawah naungan negara. 

Masa bodoh, itulah pemikiran banyak masyarakat melihat kesewenang-wenangan, dan ke-tidak adilan para penguasa dinegri ini. Melawan yang memiliki uang banyak adalah hal mustahil bagi  orang miskin lakukan, meskipun mereka mayoritas di negeri ini. Karena dengan uang mereka bisa saja tidak memberikan mereka kesempatan untuk mengunyah makanan. Ketakutan inilah yang harus kita hilangkan dari pemikiran banyak masyarakat, jika dibiarkan maka perubahan untuk melangkah kepada sistem yang lebih baik sangatlah sulit. Karena dalam pemikiran maju, dan dalam sejarah revolusi ummat manusia itu bersumber dari kaum yang tertindas, nah, merekalah kaum tertindas itu dan arah masa depan yang lebih baik.

Berbicara tentang arah pendidikan, Jika kita melacak konsep pendidikan, hal ini telah ditegaskan dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2004 bahwa, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujdkan suasana belajar dan pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Maksud dari konsep pendidikan tersebut, adalah bahwa pendidikan bukan semata-mata usaha seorang warga negara untuk memastikan dirinya secara individual dapat memenuhi kualitas hidup yang lebih baik, melainkan juga ada dimensi etik dan transformasi sosial di dalamnya. Namun, isi dalam Undang-undang tersebut hanya sebatas kutipan hukum yang tidak pernah direalisasikan dalam kehidupan pendidikan, baik itu dalam kehidupan pendidikan dasar, sampai menengah atas, maupun kehidupan kampus.

Kemarin, saya mengikuti kuliah umum dikampus saya Universitas Negri Makassar Pascasarjana, Salah satu pembicara/dosen mengatakan bahwa, motede negara-negara tetangga indonesia, sangat kreatif dalam meningkatkan mutu pendidikannya. Motode yang dilakukan, (lanjut pembicara) adalah mengirim warganya untuk mengenyam pendidikan diluar dari negaranya tersebut untuk mengenal berbagai macam persoalan yang ada kemudian meramunya dalam suatu teori yang siap untuk diterapkan di masing-masing Negara dimana dia berasal. Maksudnya adalah dukungan pemerintah atas pendidikan sangat besar di negeri tetangga tersebut. Jika kita bandingkan dengan pendidikan di negeri kita, dimana hanya 20% warga negara yang mengenyam pendidikan diluar negeri, itupun setelah mereka selesai sekolah, pemerintah tidak menggunakan keahlian para sarjana-sarjana yang lulus di luar negeri untuk kembali membangun negara indonesia khususnya pendidikan. 

Setelah disahkannya UU Pendidikan Tinggi yang berorientasi pada kepentingan industri jasa (kapitalis). Karena selama ini pihak asing mengangap bahwa indonesia dengan populasi masyarakatnya sangat tinggi sehingga potensi untuk membangun industri sektor jasa sangat memungkinkan, maka kita jangan heran ketika pembayaran pertahunnya pasti naik. Karena model pendidikan dinegri ini bukan pencetak ahli-ahli yang profesional dalam bidangnya masing-masing tetapi pendidikan di negri ini adalah semata-mata mengejar profit kapital dari sektor industri jasa yang mengelola itu semua.

Pendidikan pada zaman penjajahan yang mengorientasikan pendidikan pada kemajuan sumber daya manusia dalam mengelolah alam dan menjalankan mesin-mesin produksi. Karena pribumi sangat tidak cakap dalam mengaplikasikan teknologi mesin produksi maka di ciptakanlah pendidikan di nusantara (politik etis). Pendidikan dinusantara mulai dari kelas satu sampai kelas tiga (khsusu sekolah pribumi) sedangkan untuk sekolah para anak priayi diperuntuhkan untuk manajemen dan adminitrasi sehingga pendidikannya sampai pada pendidikan tinggi, dan ditambah lagi fokusnya pemerintah khususnya mendigbud dalam peningkatan sekolah menengah kejuruan 70 SMK dan 40 SMA sampai tahun 2015  yang berorientasi pada dunia usaha dan dunia industry yang tentunya lahirnya konsep ini berlandaskan pada pendidikan belanda pada masa penjajahan.
     
Bagaimana Arah pedidikan Indonesia?

Sedikit sudah dibahas diatas tentang arah pendidikan khususnya di Indonesia, dimana pendidikan kita yang berlandaskan pada undang-undang dasar 1945 dan UU sisdiknas dan lahir undang-undang baru tahun 2012 mengenai pendidikan tinggi yang sebelumnya adalah Undang-undang Badan Hukum Pendidikan. Nah, dari lahirnya undang-undang baru itu mengindikasikan bahwa pendidikan di Indonesia ber-orientasi industry jasa yang tentunya akan menguntungkan segelintir orang dalam pengkomersialisasian pendidikan dengan legal hokum UU-PT 2012.

Berangkat dari pendidikan pada masa Kolonial belanda dimana pada masa itu system politik etis diterapkan di nusantara (hindia belanda) yang ber-orientasi pada pemenuhan kebutuhan tenaga kerja yang ahli dan tahu menjalankan mesin produksi dimana krisis ekonomi melanda belanda pada saat itu karena terkuras habis melawan pangeran dipenegoro yang tidak ingin diganggu daerah kekuasaannya. Wajah pendidikan pada masa itu adalah bagaimana lulusan dari pendidikan tersebut mampu menutupi khas pemerintah belanda dari krisis, bukan untuk bagaimana memajukan sumber daya manusia secara kritis dan kreativ dan mampu membangun Negaranya sendiri tanpa adanya intervensi Negara asing, tapi itu tidak terjadi, pribumi nusantara hanya di jadikan sebagai kerbau yang siap kerja demi keuntungan penjajah belanda.

Konsep tersebut itu yang kemudian menjadi pondasi pemerintah hari ini dalam membangun sekolah menengah kejuruan seperti yang telah di jalankan oleh pemerintah belanda pada masa penjajahan belanda ke bumi nusantara (Indonesia), dengan menjadikan rakyatnya menjadi kerbau yang dipekerjakan layaknya budak akan kembali terjadi, kita bisa melihat realita di dunia kerja dimana upah buruh tak sampai pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari hanya sampai pada bagaimana bisa bertahan hidup untuk bekerja kembali esok harinya. Tak ada biaya untuk mecerdaskan anak-anak mereka, menyekolahkan anak-anak mereka, itu tidak akan pernah terjadi dalam dunia kapitalisme saat ini.

Arah pendidikan di Indonesia akan mengarah kembali pada penjajahan atas rakyatnya sendiri diatas kerakusan system kapitalisme dalam mengusai social-budaya, ekonomi, politik, agama dan segala bentuk-bentuk kehidupan umat manusia harus dikuasai demi mengejar keuntungan semata, memperkaya diri sendiri. Arah pendidikan dibawah kontrol ideology kapitalisme hanya dieruntuhkan kepentingan system kapitalisme, begitupun jika sosialisme berkuasa maka akan bertujuan untuk kepentingan massa rakyat pekerja dan memberikan kekuasaan di tangan rakyat dalam social-budaya, ekonomi politik bahkan samapai pada agama dan kebebasannya. Jika kita tidak merebut alat-alat hegemoni kapitalisme (pendidikan) maka ideology kapitalisme akan mengakar kembali pada otak-otak manusia. Lawan Atau Mati Tertindas!

Makassar 19 juli 2014

Oleh : Bustamin B
belajar selagi muda, berjuang selagi bisah
Bagikan Ki Bro:

Friday, July 11

Pengangguran SMK Tinggi, Ironi Slogan “SMK Bisa!”

Slogan SMK yang santer terdengar “SMK Bisa!” mulai nampak loyo dan kuyu melihat fakta BPS menyoal jumlah pengangguran. SMK yang sejatinya mempersiapkan generasi sekolah menengah untuk siap terjun ke dunia kerja nampaknya ironi semata. Sloga diatas sepertinya hanya membara saat generasi muda menempuh di jenjang sekolah. Sedang di dunia kerja, penyerapan baik yang diharapkan nampak belum optimal. Melihat rilisan BPS tentang jumlah pengangguran di Indonesia, lulusan SMK masih menjadi nomor wahid penyumbang pengangguran. Sekitar 11,19% dari total tersebut atau sekitar 814 ribu orang, merupakan tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Kepala BPS Suryamin, mengatakan angka tersebut meningkat dibanding Agustus 2012 yang sebesar 9,87%. Artinya tamatan SMK lebih banyak menjadi pengangguran dibanding yang lainnya. “Tingkat penggangguran terbuka pada Agustus 2013 untuk pendidikan, SMK menempati posisi tertinggi, yaitu sebesar 11,19%,” ungkapnya di Gedung BPS, Jakarta, Rabu (6/11/2013). Sementara posisi kedua terbanyak adalah tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan 9,74% dari total pengangguran.

Pengangguran dari tamatan ini terus meningkat dibandingkan Agustus 2012 yang sebesar 9,6%. (berita: finance. detik.com) Apa Yang Terjadi? Seperti termaktub dalam salah satu poin Sekolah Menengah Kejuruan dalam website ditpsmk.net yaitu Mendidik Sumber Daya Manusia yang mempunyai etos kerja dan kompetensi berstandar internasional belum terwujud. Etos kerja yang digadang-gadang mampu mempersiapkan siswa di dunia kerja nampaknya belum optimal. Hal ini terkendala pengelolaan setengah hati SMK. Pemerintah memberikan keleluasaan dalam pengembangan sekolah menengah kejuruan atau SMK. Namun, saat ini belum ada peningkatan mutu pendidikan SMK dan pemetaan mobilisasi lulusan SMK. Kebijakan pemerintah ini justru ditanggapi dengan euforia, yaitu munculnya SMK-SMK baru. Apabila tidak ada peningkatan kualitas SMK, maka industri akan kesulitan menyerap lulusan SMK yang jumlahnya cukup besar. Tutur Samsudi di UNNES Semarang (berita: kompas.com) Proyek Negri Awung-Awung Mobnas Esemka Esemka adalah produk mobil nasional hasil rakitan siswa-siswa Sekolah Menengah Kejuruan yang bekerja sama dengan institusi dalam negeri dan beberapa perusahaan lokal dan nasional. Kandungan komponen lokal (dalam negeri) berkisar antara 50%-90%. Namun faktanya, mobnas Esemka terengah-engah mencoba menghirup nafas dalam gempuran mobil Jepang.

Esemka yang digadang-gdang oleh Jokowi menjadi serupa Timor nampak mangkrak. Lebih lagi pemerintah nampak masa bodoh. Dengan dikeluarkannya kebijakan mobil murah, seperti menikam mati produksi hasil tangan-tangan siswa SMK. Sudah empat hari mobil Esemka buatan PT Solo Manufaktur Kreasi dipamerkan di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat. Hingga hari ini baru 3 unit mobil Esemka yang berhasil terjual di acara Pameran Produk Dalam Negeri 2013. Marketing PT Solo Manufaktur Kreasi Tri Yuli Puspitarini mengatakan sejak mengikuti pameran di JCC, 4 hari lalu sampai saat ini baru 3 unit mobil Esemka yang laku terjual. “Sudah ada 3 orang pesan, mereka sudah mau, sudah nanya nomor rekening dan sudah DP (uang muka),” kata Rini saat ditemui di acara Pameran Produk Dalam Negeri 2013, di Parkir Timur Senayan, Jakarta, Minggu (6/10/2013). (berita: finance.detik.com)

sumber: http://edukasi.kompasiana.com/2013/11/06/pengangguran-smk-tinggi-ironi-slogan-smk-bisa-607079.html
Bagikan Ki Bro:

Monday, June 30

Education and solutions To increase unemployment

By:Bustamin B

Introduction

Departed from Gramscitheory that explained that hegemony is a process control classdominant to low class, and lower classes gotten immersed or melt into theideas and a middle class dominant class (intellectual property rightsbourgeois) more active or more dominant support is actively hegemony rulingclass. Here a mastery done not by the use of force, except through the consentof the people who be used. These forms consent of thepeople on society values dominant done with self-control critical ability, basemind, and the ability affective community through a consensus that leadpeople's awareness of social problems to in the pattern framework that wasdetermined bureaucracy. Here seen that there is a business to menaturalkan ashape and meaning group that came to power. Thus the dominant control mechanismcan be described as follows:

"Classdominant do self-control to the class under using ideology. Class Society dominantengineer community awareness class under so without realizing it, they arewilling to support and power class dominant. For example in state situation,the effort class dominant (government) to engineer awareness class under(people) is to involve the intellectuals in government bureaucracies andintervention through educational institutions and art". that ''a potentially process in which classdominant not only regulate but also directing people through forcing"leadership" moral and intellectual property rights. Hegemony tookplace in a society where there are high consensus, with a social stability ofwhich low-class with active support and receive the values, ideas, purpose andmeaning culture that binds and integrate them on the existing power structures." (AntonioGramscy: 1926)

Control over publicawareness that termanifestasi education mechanism in a country has been carriedout since a long time ago , since the siding with the ideologycapitalism, the hegemony, has been increasingly shows penguasaannya tool asideology (education), started basic education to higher education. but, I ammore interested in discussing education has to that in the recent years thegovernment with the spirit running education theory has to what we have heardthat in Indonesia, namely Education Vocational School (SMK) thatwere made as best solution to peretasan number of jobless claims that each ofhis increased.  

 GovernmentVocational High School Solution a Decorator Unemployment?  

Vocational School (SMK) oroften called with the coolness of education has to orientation in market demandindustries that require labor experts, in fact in the development of educationhas to is referring to one of the trigger education vocasi Father of Vocational Education in the UnitedStates an intellectual from the country United States  Charles Allen Prosser in Vocational Education in Democracy (1949)that includes 16 point principles or character education that has to bedone by the government and tried bunk this (Read: Vocational Education Technology,  by reducing generaleducation and increasing vocational school (SMK) under the pretext unemploymentupper secondary education because of lack of skill and graduates Not Howappropriate market needs industries with high school graduates with skills andhigh unemployment increased. The reason this may be some people think that iscommon sense as a reason . However, we must also see that the lack ofemployment and education system which is run is not enough, especiallywith the mechanisms education that does not create workers experts both increating a tool that is a need from the society and of course according tothe pattern Of the whole production community. government neolib willnever run it.

Departed from the reason thegovernment said that as well as unemployment because education system that isnot in line with market industry, it's the minister educational and culturalfocused on vocational high school in order to meet the need for market industry(labor).  However, data from the year2013 the Central Bureau of Statistics (BPS) released number of unemployment inAugust 2013 as much as 7.39 million people. Around 11.19 percent of the totalor around 814 thousand people, is a graduate student of Vocational School(SMK).  While the second most wasgraduated High School (SMA) with 9.74 percent of the total unemployment.Unemployment rate of graduates from this will continue to increase that August2012, compared to 9.6 percent. The unemployment rate is most graduates fromJunior high school (SMP) of 7.6 percent, a Diploma I/II/III with 6.01 percentand the university of 5.5 percent. At the lowest level was 3.51 percent primaryeducation to below. "For "indonesia is now vocational high schoolgraduate, the number of jobless claims more and more is the better". (Finance.detik.com )

From a series policy thatwas issued by the government, in a decorator unemployment is not importantthings that become the need of labor market, more and more an unencryptedunemployment, the more exploitation of his labor. Thus, the concept a decoratorunemployment is impossible to be with the system shore up his country's job andthe target was difficult to access work. The government through the educationand culture and targeted the ratio education and vocational secondary educationand public relation to 70:30, 70 percent vocational high school students and 30percent until the end of 2014. But, the target are not met up to limit theappointed time and then decreased to 60:40 until 2014 but, the target is noachieved until the year 2014 is now. How to education and a preservedunemployment this?

APreserved Education and unemployment

See vocational education nowis the same things to repeat his history dutch indian government 1870 whenissued a policy politics etisnya (political vengeance outstanding) (Read: History Education said), oneof the policy is Education thatleads to the formation of skill on workers, who have not yet been accomplishedrunning its production machine dutch government at the time. So, if we arelooking back to the education now and then run by the government formationof skill to be ready to work, ready to take machine, to know business world andothers who are prepared for the industry. Mental Health education, weare working with diperuntuhkan for disaster preparedness system konpetisi. Thatis, unemployment will keep on preserved as the stock workers who are readyto work at any time and energy time needed the entrepreneurs. 

The growing unemploymentwill be more chance wages dismissing workers for the. With the logic politicaland economic capitalism like these are then fully supported by our governmentand the whole party political elites. So it is not surprising then when manycases of the massive layoff occurs, wages a cheap, because the government hasfacilitated the entrepreneurs are youth unemployment. If he would continue tobe left to the slavery big will happen in our country itself.

Bustamin/tattoo
References: 
-      MulyoPrabowo,2013, "Marxism Education" State University Yokyakarta


belajar selagi muda, berjuang selagi bisah
Bagikan Ki Bro:

Friday, March 21

Pergulatan Manusia dengan Pendidikan Komersil

Tulisan ini diambil dari weblog Bumi dan Rakyat : Ada suatu virus yang tengah menyebar di masyarakat Indonesia. Virus yang menular dari satu orang ke orang lainnya. Virus yang menyebar dari orang ke banyak orang, dari tingkat individu ke tingkat kelompok dan dari tingkat kelompok ke tingkat massa. Menular, menjangkiti, dan bercokol di kepala banyak manusia di Indonesia. Mulai dari kalangan miskin, kaya, tua, muda, laki-laki, perempuan, semua diserangnya tanpa pandang bulu. Virus yang sangat berbahaya itu memang tidak menyerang tubuh (meski dalam jangka panjangnya juga akan mempengaruhi tubuh secara tak langsung). Virus itu menyerang pikiran manusia. Ia bernama ‘Virus Pendidikan Komersil.’

Saat ini pemahaman bahwa semakin mahal suatu biaya pendidikan maka semakin baik pula kualitasnya sudah tertanam benar di kepala sebagian besar orang. Dalam konteks kita, mahasiswa (juga orang tuanya) dipaksa untuk memaklumi kalau kita harus merogoh kocek kita dalam-dalam agar menjadi terdidik. Pendidikan kemudian tak ubahnya suatu perdagangan. Mahasiswa harus menyiapkan sekian modal, bertarung dalam seleksi mahasiswa, menempuh masa kuliah dengan sekian pungutan atas nama pendidikan, ikut seleksi, lalu dilempar ke masyarakat bebas. Pendidikan menjadi ajang jual beli dari penyelenggara pendidikan dan mereka yang hendak mengakses pendidikan.

Konsekuensinya yang paling gampang dilihat adalah munculnya beberapa jawaban tipikal dari seorang mahasiswa ketika mereka ditanya alasan mereka berkuliah. Mereka sebagian besar menjawab untuk mencari kerja, sebagian menjawab untuk mendapat gelar, dan sebagian lainnya menjawab karena disuruh orang tua. Cobalah sekali-sekali kita lontarkan pertanyaan itu pada teman-teman kita, baik yang sefakultas maupun di fakultas lain, baik senior maupun yunior kita, baik yang baru masuk maupun yang tengah mempersiapkan ujian akhir, niscaya kita menjumpai jawaban yang tak jauh berbeda. Saat ini sangat jarang kita menjumpai mahasiswa yang berkuliah dengan motifasi mencari ilmu. Kita justru sering menjumpai ungkapan “ndang lulus ndang kerjo” (cepat lulus cepat kerja). Disadari atau tidak, rupanya konsepsi kita tentang pendidikan sudah sedemikian tercemar oleh orientasi materialistik dan kapitalistik. Kesuksesan universitas dinilai dari kemampuannya mencetak calon-calon pekerja. Universitas saat ini tak ubahnya pabrik untuk mencetak calon-calon pekerja dan nampak tak berbeda dengan balai persiapan tenaga kerja.

Padahal bila kita mau bercermin dan mencermati sejarah pendidikan Indonesia dengan kritis, universitas-universitas Indonesia yang lahir dari kehancuran masa kolonial bertujuan membangun karakter bangsa yang merdeka. Karenanya bidang-bidang yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter bangsa diberi perhatian sangat tinggi. Universitas menjadi sebuah lembaga studi masyarakat. Ilmu pengetahuan diletakkan dalam konsepsi sebagai suatu hal yang dikembangkan bersama-sama oleh dosen, mahasiswa, dan segenap sivitas akademika lainnya melalui proses dialog tanpa henti baik melalui penelitian maupun pengajaran. Sayangnya karena terkena imbas pergantian rezim politik, Universitas di Indonesia lambat laun berubah menjadi penyuplai kebutuhan pasar akan tenaga terdidik baik di kantor-kantor pemerintahan maupun di sektor-sektor industri yang tengah tumbuh.[1] Ilmu pengetahuan menjadi komoditi yang diperjualbelikan untuk meraih sekian keuntungan bukan untuk pengembangan manusia itu sendiri.

Komersialisasi pendidikan ini kian mendapatkan tajinya dengan munculnya kompetisi antar perguruan tinggi yang dipicu dari beralihnya status Perguruan Tinggi Negeri (PTN) menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Kampus yang pernah memperoleh status itu antara lain, Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Universitas Gajah Mada (UGM). Awalnya konsep BHMN ini digulirkan di era reformasi untuk membebaskan kampus dari kungkungan lingkungan birokrasi Orde Baru. Pada perjalanannya konsep ini digunakan untuk memberikan otonomi universitas dalam mengatur rumah tangganya sendiri. Hal ini kemudian menyebabkan tuntutan agar tiap universitas menggali dana dari masyarakat.[2] Meskipun konsep BHMN ini kini digantikan dengan konsep Badan Layanan Umum (BLU) tak banyak perubahan yang terjadi selain masalah status kepemilikan tanah universitas dan beban pembayaran pajaknya yang tetap dimiliki pemerintah.[3] Sementara konsekuensi lainnya seperti pembukaan jalur khusus yang mengandalkan seleksi masuk berdasarkan biaya misalnya, tetap ada.
Bagaimana rupa instansi pendidikan (dalam hal ini universitas) bila telah beroperasi dengan paradigma bisnis? Mari kita telanjangi gejala-gejala dan gelagat-gelagatnya bersama. Gelagat pertama, akan ada kenaikan biaya pendidikan dengan sangat tinggi akibat dibebankannya sumber biaya pendidikan pada masyarakat. SPP yang dipatok dengan nilai dari belasan hingga ratusan jutaan akan dikenakan pada mahasiswa-mahasiswa yang ingin mengakses pendidikan di universitas terkait. Mahalnya biaya pendidikan ini jelas akan menutup akses bagi kalangan mahasiswa yang berasal dari kalangan ekonomi lemah. Impian rakyat kecil untuk memperbaiki nasib dan status sosialnya akan berhadapan dengan tembok besar, tinggi, nan kokoh bernama biaya pendidikan tinggi di universitas. Biaya pendidikan tinggi di universitas ini jelas menggerus impian rakyat kecil untuk meraih hidup lebih baik melalui pendidikan dan akhirnya menghempaskan mereka kembali pada kemiskinan. Di sisi lain, taruhlah memang ada penerapan SPP Proporsional dan subsidi silang yang mengharuskan mahasiswa dari kalangan mapan membayar lebih serta mahasiswa dari kalangan lemah membayar kurang, itu tak menutup kenyataan bahwa kursi untuk mahasiswa dengan ekonomi lemah ini terkurangi jatahnya untuk dialihkan pada mahasiswa dari kalangan mapan. Ini bukan berarti mahasiswa dari ekonomi menengah dan mahasiswa dari kalangan mapan tak terkena imbasnya. Ini justru menjelaskan dan mempertegas apa yang menjadi penyebab paradigma kapitalis pada mahasiswa dalam berkuliah. Tak hanya itu saja, pendidikan pada akhirnya tak lagi dimaknai sebagai sebuah proses melainkan orientasi hasil dan laba. Ilmu pun tak lagi bisa dikuasai dengan matang dan menyeluruh melainkan secara instan.

Gelagat kedua adalah dengan status pendidikan komersil tiap universitas maupun perguruan tinggi akan dituntut untuk menyelenggarakan manajemen ala perusahaan. Akibat pemaksimalan pencarian sumber biaya pendidikan yang berwujud penerimaan mahasiswa sebanyak-banyaknya (dengan pengutamaan pada kelas berpunya), tiap universitas dan perguruan tinggi akan menyelenggarakan kuliah sebanyak-banyaknya (selama bisa dijual) mulai pagi hingga malam. Ini terjadi juga disebabkan karena tidak semua universitas memiliki jumlah gedung, ruangan, dan SDM yang sebanding dengan jumlah mahasiswa yang berkuliah. Di sisi lain, universitas dan perguruan tinggi juga akan dituntut untuk melakukan efisiensi pengeluaran kampus. Sebagai gambaran kongkrit, di UGM selama berpuluh tahun, banyak mahasiswa yang melakukan aktivitas sepanjang hari di kampus. Kampus kemudian berkembang menjadi komunitas terbuka bagi pembelajaran hidup mahasiswa. Tapi sejak diterapkannya “otonomi” perguruan, mahasiswa tak boleh lagi tidur di kampus, kegiatan kampus harus diakhiri bersamaan dengan berakhirnya jam kerja (kantor) dan setelah itu kampus tertutup secara fisik, karena universitas dituntut untuk melakukan efisiensi.[4] Universitas Brawijaya (UB) saat ini juga menerapkan jam malam bagi tiap kegiatan mahasiswa di kampus meski kebijakan ini berbeda penerapannya di tiap-tiap fakultas. Kedua hal ini, baik jam kuliah yang padat maupun pembatasan kegiatan, tentu saja akan menggerus kehidupan keorganisasian mahasiswa. Mahasiswa tidak akan mampu melakukan aktualisasi diri secara optimal dalam kegiatan keorganisasian mahasiswa. Tak berlebihan rupanya, bila situasi ini terus berjalan, status mahasiswa sebagai agen perubahan akan hilang tanpa bekas. Mahasiswa akan menjadi sebatas sebuah obyek dari industri pendidikan.

Gelagat ketiga dari institusi pendidikan yang sudah bersifat komersil tentu saja harus menjalankan strategi pemasaran ala perusahaan. Dalam strategi pemasaran perusahaan, kemasan produk atau dagangan akan menempati posisi penting. Dalam konteks industri pendidikan, universitas dan perguruan tinggi akan berusaha menampilkan citra eksklusif kampus melalui bangunan-bangunan yang mewah. Pembangunan menjadi pembangunan bersifat ‘mercusuar’. Pembangunan yang diarahkan untuk menarik minat sasaran industri pendidikan yaitu calon-calon mahasiswa. Dan memang pada kenyataannya, banyak dari universitas maupun perguruan tinggi terkemuka sebagian besar dilengkapi dengan arsitektur-arsitektur megah, gedung-gedung kuliah yang bertingkat dan memakai lift, ruang-ruang kuliah berAC, bahkan tak sedikit pula universitas yang kerap mengkomersilkan gedung-gedungnya untuk disewa pihak luar meski dengan tujuan yang tak berkaitan dengan dunia pendidikan. Beberapa universitas bahkan mendirikan usaha-usaha sampingan seperti wartel, asrama, kafe, bahkan usaha penginapan atau perhotelan. Universitas kemudian tampak mencolok di tengah kepungan perumahan orang miskin dan daerah kos-kosan. Universitas pada akhirnya menjadi menara gading dimana pesertanya dipisahkan dari realitas yang ada di masyarakat.

Ambisi pemerintah untuk kian mewiraswastakan universitas dan perguruan tinggi ini merupakan langkah yang tidak tepat bila didasari alasan untuk meraih pendidikan yang berkualitas. Selain karena ekses-ekses negatif yang sudah disebutkan di atas, Indonesia hendaknya menoleh pada negara yang telah sukses menyelenggarakan pendidikan. Kuba misalnya, negara ini menyelenggarakan pendidikan gratis dari tingkat terendah hingga tingkat tertingginya, universitas. Amerika Serikat (AS) bisa saja mencibir Kuba sebagai negara komunis dan tidak demokratis tapi kenyataan menunjukkan negara dengan tingkat bebas buta huruf paling tinggi bukanlah AS melainkan Kuba. Perlu diketahui juga Kuba adalah negara dengan jumlah tim dokter tertinggi dunia dan merekalah tim dokter yang pertama kali menawarkan bantuan saat AS ditimpa bencana badai Katrina meski bantuan ini ditolak dengan alasan politis. Patut diingat juga Kuba juga negara yang mengirimkan tim dokternya ke Indonesia saat peristiwa gempa Jogja. Itu semua dicapai Kuba tanpa melalui pendidikan komersil. Masihkah kita hendak menempuh jalan sebaliknya? Kembali ke konteks kita sebagai kalangan terpelajar. Kita, mahasiswa Universitas Brawijaya, tentu adalah pihak pertama yang akan dirugikan bila kampus berjalan dan dijalankan di atas tatanan pendidikan komersil seperti ini. Dari segi pola pikir, dalam tataran pendidikan komersil kita dijejali dengan ilmu-ilmu terapan minus pengajaran sistem berpikir sistematis dan metodis. Kita juga akan kehilangan kepekaan dan naluri sosial karena terlalu lama dimanja dengan kemapanan universitas. Kita kehilangan kemampuan untuk menganalisis masalah-masalah di masyarakat dan bagaimana memberikan solusinya. Dalam jangka panjangnya, bangsa Indonesia akan kehilangan tenaga-tenaga yang mampu memberikan konstruksi dan pembenahan terhadap persoalan bangsa, mengingat dimanapun juga, entah di eropa, di asia, di amerika, maupun di benua lainnya, tenaga penggerak perubahan dan kemajuan bangsa berasal dari kalangan intelektual atau kalangan terpelajar. Kalangan intelektual sudah seyogyanya dipersiapkan untuk menjadi pemikir bangsa, bukan malah menjadi buruh-buruh bersertifikat untuk memenuhi kebutuhan industri.

Perlawanan dan penentangan dari kalangan mahasiswa terhadap pendidikan komersil yang menganut ideologi neo-liberalisme sudah merupakan tindakan yang tepat. Namun perlu dicatat penentangan itu masih bersifat lemah dan sporadis. Mahasiswa masih terpecah-pecah berdasarkan fakultas, lembaga, dan ideologi masing-masing. Ini sebabnya mahasiswa tidak memilki daya tawar dan kekuatan yang nyata ketika berhadapan dengan birokrat universitas dan perguruan tinggi. Mahasiswa pada khususnya dan kalangan intelektual pada umumnya harus mau bersatu dalam satu perlawanan yang solid terhadap komersialisasi pendidikan. Karena mengharapkan keinsyafan pemerintah dan birokrat pendidikan adalah sesuatu yang sulit menemui realisasinya. Mengapa pula dikatakan mahasiswa pada khususnya dan pada intelektual (kaum terpelajar) pada umumnya? Karena perjuangan mahasiswa melawan komersialisasi pendidikan tidak malah berhenti saat mahasiswa tersebut lulus kuliah. Sebaliknya perjuangan itu harus terus berlanjut bahkan digencarkan. Harus ada pula kesinambungan perjuangan dari tiap generasi atau angkatan mahasiswa agar perlawanan terhadap komersialisasi pendidikan makin kuat. Kalau tidak pendidikan hanya akan menjadi medan sasaran lain dari kapitalisme global. Dan menyerahkan pendidikan kita pada kapitalisme global sama dengan membunuh masa depan anak-anak kita. Dan membunuh masa depan anak-anak kita sama saja dengan menghancurkan Indonesia.

[1] Lih Darmaningtyas, Pendidikan Rusak-Rusakan, LkiS, 2005
[2] Lih Eko Prasetyo, Orang Miskin Dilarang Sekolah, Resist Book, 2004
[3] Lih Tabloid Mimbar, No. 355 Tahun XXXVII/III/2008
[4] Lih Darmaningtyas, Pendidikan Rusak-Rusakan, LkiS, 2005
Bagikan Ki Bro:

Thursday, March 6

RESENSI JURNAL


PENERAPANMODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED INSTRUCTION SEBAGAI UPAYA PEMBENTUKANKEMANDIRIAN MAHASISWA PADA MATA KULIAH TEKNIK PONDASI

Judul Jurna                  :1. Model Pembelajaran Problem BasedInstruction (PBI)
Penulis                        : Aryanti Nurhidayati,Rima Sri Agustin, Taufiq Lilo Adi S., Roemintoyo dan Eko Supri Murtiono
Tahun Terbit                : 2013
NamaPenerbit             : UniversitasNegeri Surabaya
Halaman                      :Halaman 70

Dalam model pembelajaran untuk para siswa dan mahasiswa pendidikan teknologi dan  kejuruan, jarang sekali guru melihatpermasalahan-permasalah yang terjadi, baik itu dalam perkembangan teknologi maupun bagi siswa dan mahasiswa yang sedang melaksanakan pendidikan, sehinggaapa yang diajarkan tidak selaras dengan permasalahan diluar dunia pendidikan seperti permasalahan kurangnya tenaga kerja ahli, kurangnya keterampilan bagipara siswa dan mahasiswa sehingga ketika selesai dari pendidikannya maka yangterjadi adalah ketidak tahuan dan sampai pada meningkatnya pengangguran karena permasalahan yang ada di dunia kerja tidak mampu dijawab oleh lulusan darisuatu pendidikan kejuruan. 

Kondisi tersebut memang telah lama berkembang, dan merupakan implikasi dari sebuah sistem pembelajaran tradisional yang dianut dan turun termurun dari generasi kegenerasi. Dengan kata lain, kita tidak bisa hanya menyalahkan salah satu pihakyang terlibat dalam model pembelajaran, karena keberhasilan dari model pembelajaran antara lain disebabkan oleh eksistensi dan cocoknya sistem pembelajaran yang digunakan dengan situasi kebutuhan pasar industri. Sementara itu, komponen dalam sebuah sistem itu sangat beragam, sehingga, jika pembelajaran ingin berhasil sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan, maka semua komponen yang ada mesti berkorelasi dan berfungsi dengan baik sesuai dengan proporsinya. Artinya, keberhasilan sebuah sistem ditentukan oleh kualitas kinerja komponen-komponen yang berada didalam nya.

Dari Jurnal diatas yang ditulis oleh beberapa penulisnya seperti Aryanti Nurhidayati, Rima Sri Agustin, Taufiq Lilo Adi S, Roemintoyo dan Eko Supri Murtiono judul Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Instruction Sebagai Upaya Pembentukan Kemandirian Mahasiswa Pada Mata Kuliah Teknik Pondasi. Merupakan karya penulis dalam mengenmbangkan model pembelajaran atau merupakan langkah kongkrit dalam meretas permasalah-permasalahan dalam bentuk atau model pembelajaran pada pendidikan vokasi yang berkesesuaian dengan permintaan pasar industri. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mempengaruhi hampir seluruh kehidupan manusia diberbagai bidang. Untuk dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kualitas sumber daya manusia harus ditingkatkan melalui peningkatan mutu pembelajaran. Pendidikan tidak hanya bertujuan memberikan materi pelajaran tetapilebih menekankan bagaimana mengajak mahasiswa untuk menemukan dan membangun pengetahuannya sendiri sehingga mahasiswa dapat mengembangkan kecakapan hidup (lifeskill) dan siap untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan.Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) menghendaki situasi belajar yang alamiah,yaitu mahasiswa belajar dengan sungguh-sungguh dengan cara mengalami dan menemukan sendiri pengalaman belajarnya. Situasi pembelajaran sebaiknya dapat menyajikan aplikasi nyata, masalah yang autentik dan bermakna yang dapat menantang mahasiswa untuk memecahkannya. Salah satu model pembelajaran yangdapat diterapkan adalah pembelajaran berdasarkan masalah atau Problem Based Instruction (PBI). Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh model pembelajaran PBI dapat meningkatkan keaktifan, kemandirian disamping ketuntasan belajar mahasiswa.

Dalam jurnal ini para penulis, berusaha mengorganisasikan pemikirannya secaraterstruktur. Dimana pembahasan dibagi menjadi empat bagian besar, bagian satumembahas pendahuluan yang terdiri landasan teori. Bagian kedua metode penelitian yang terdiri dari perencanaan/persiapan, tindakan pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Bagian ketiga hasil penelitian dimana menyajikandata-data hasil penelitian. Dan bagian keempat berupa kesimpulan. Jadi penulisberusaha mengungkapkan pemikirannya secara terperinci kedalam beberapa bagian.

Dengan gaya penulisan yang lebih membuka wawasan, penulis mencoba untuk menawarkan model pembelajaran yang berangkat dari pemasalahan-permasalah yang ada bukan hanyadalam soal-soal latihan dan mendorong mahasiswa bertindak aktif untuk mengembangkan kreativitasnya dalam menjawab permasalahan yang ada dengan berfikir kritis, logis dan sistematis. Hasil kajian ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi kalangan dosen/guru pendidikan vokasi, dan kalangan masyarakat luas pada umumnya.

Jurnalini pun merupakan inovasi baru dunia Pendidikan Vokasi, kita menyadari bahwa kelemahan pada model pembelajaran tidak hanya berimbas pada terganggunya kelancaran proses pembelajaran, tapi juga intisari pembelajaran itu sendiriyang menyangkut penggalian dan pemahaman makna-makna dari masalah yang ada.Untuk mengantisipasi pembelajaran kejuruan supaya lebih bermakna, sebagai alternatif dapat dilakukan dengan cara menerapkan model pembelajaran Problem Based Instruction (PBI) yangdalam bahasa Indonesia dikenal dengan Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM).

Adapunkritik dan saran mengenai keseluruhan jurnal diantaranya dari segi isi pembahasannya, dan data-data yang disajikan cukup membantu. Dan kekurangannya yang aku amti adalah persoalan perbandingan dari pada model-model pembelajaranyang pernah diberlakukan oleh para pendidik sehingga kita bisa membandingkandiantara model-model pembelajaran yang disajikan sehingga para guru/dosen dapatmelihat dan menganalisa model apa yang sesuai dengan karakternya masingdesen/guru.

belajar selagi muda, berjuang selagi bisah
Bagikan Ki Bro:

Friday, February 21

Pendidikan dan Solusi Meningkatkan Pengangguran


Tulisan ini diambil dari blog KP-SGMK

Pendahuluan

Berangkat dari teori Gramsci yang menjelaskan bahwa hegemoni merupakan sebuah proses penguasaan kelasdominan kepada kelas bawah, dan kelas bawah tercelup atau melebur kedalam ide-ide kelas dominan dan kelas menengah (intelektual borjuis) lebih aktif atau lebih dominan mendukung secara aktif hegemoni kelas yang berkuasa. Disini penguasaan dilakukan tidak dengan kekerasan, melainkan melalui bentuk-bentuk persetujuan masyarakat yang dikuasai.

Bentuk-bentuk persetujuan masyarakat atas nilai-nilai masyarakat dominan dilakukan dengan penguasaan basis pikiran, kemampuan kritis, dan kemampuan afektif masyarakat melalui konsensus yang menggiring kesadaran masyarakat tentang masalah sosial ke dalampola kerangka yang ditentukan lewat birokrasi. Di sini terlihat adanya usahauntuk menaturalkan suatu bentuk dan makna kelompok yang berkuasa. Dengandemikian mekanisme penguasaan masyarakat dominan dapat dijelaskan sebagaiberikut:


“Kelasdominan melakukan penguasaan kepada kelas bawah menggunakan ideologi.Masyarakat kelas dominan merekayasa kesadaran masyarakat kelas bawah sehinggatanpa disadari, mereka rela dan mendukung kekuasaan kelas dominan. Sebagai contoh dalam situasi kenegaraan, upaya kelas dominan (pemerintah) untuk merekayasa kesadaran kelas bawah (masyarakat) adalah dengan melibatkan paraintelektual dalam birokrasi pemerintah serta intervensi melalui lembaga-lembaga pendidikan dan seni”. Sehingga’’Sebuah kondisi proses di mana kelas dominan tidak hanya mengatur namun juga mengarahkan masyarakat melalui pemaksaan “kepemimpinan” moral dan intelektual.Hegemoni terjadi pada suatu masyarakat di mana terdapat tingkat konsensus yang tinggi dengan ukuran stabilitas sosial yang besar di mana kelas bawah denganaktif mendukung dan menerima nilai-nilai, ide, tujuan dan makna budaya yangmengikat dan menyatukan mereka pada struktur kekuasaan yang ada.” (AntonioGramscy: 1926)

Penguasaan atas kesadaran masyarakat yang termanifestasi dalam mekanisme pendidikan suatu negara telah dilakukan sejak lama dan sejak penguasa memihak pada sistem ideologi kapitalisme, hegemoni itu telah semakin memperlihatkan penguasaannya atas alat ideologi (pendidikan), mulai pendidikan dasar sampai pada perguruan tinggi. tapi,saya lebih tertarik membahas pendidikan vokasi yang dalam tahun-tahun terakhirini pemerintah dengan semangat menjalankan teori pendidikan vokasi yang biasakita dengar kalau di Indonesia yaitu Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)yang dijadikan sebagai solusi terbaik untuk peretasan jumlah pengangguran yangtiap tahun-nya meningkat.

SMKSolusi Pemerintah Meretas Pengangguran?   

Sekolah Menengah Kejuruan(SMK) atau sering disebut sebagai pendidikan vokasi yang ber-orientasi pada permintaan pasar industri yang membutuhkan tenaga kerja yang ahli, sebenarnya dalam prinsip pembangunan pendidikan vokasi ini merujuk pada salah satu tokoh pencetus pendidikan vokasiFather of Vocational Education in the United States seorang intelektual dari Negara Amerika Serikat  Charles Allen Prosser dalam Vocational Education in Democracy (1949) yang mencakup 16 butir prinsip atau karakter pendidikan vokasi yang kemudian dicoba dilakukan oleh pemerintah sekrang ini(Baca: Pendidikan Teknologi Kejuruan),  dengan mengurangi pendidikan umum dan memperbanyak sekolah menengah kejuruan (SMK) dengan dalih banyaknya pengangguran dari pendidikan menengah atas di karena-kan kurangnya skill lulusan dan tidak sesuainya kebutuhan pasar industri dengan keahlian setiap lulusan sekolah menengah sehingga tingkat penganguran meningkat. Alasan ini mungkin sebagian masyarakat menganggapnya sebagai alasan yang masuk akal. Namun, kita juga harus melihat bahwa kurangnya lapangan pekerjaan dan sistem pendidikan yang dijalankan memang tidak cukup memadai, apalagi dengan mekanisme pendidikan yang tidak menciptakan tenaga-tenaga ahli baik dalam menciptakan alat yang menjadi kebutuhan dari pada masyarakat dan tentunya sesuai dengan corak produksi masyarakat. Dari kesemuanya pemerintahan neolib tidak akan pernah menjalankannya. 

Berangkat dari alasan pemerintah yang menyatakan bahwa meningkatnya pengangguran itu disebabkan karena sistem pendidikan yang tidak sesuai dengan pasar industri, maka kebijakan mentri pendidikan dan kebudayaan terfokus pada sekolah menengah kejuruan demi memenuhi kebutuhan pasar industri (tenaga kerja). Namun, data tahun 2013 Badan Pusat Statistik (BPS) merilis jumlah pengangguran pada Agustus 2013 sebanyak7,39 juta orang. Sekitar 11,19% dari total tersebut atau sekitar 814 ribuorang, merupakan tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Sementara posisi kedua terbanyak adalah tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan 9,74% daritotal pengangguran. Pengangguran dari tamatan ini terus meningkat dibandingkan Agustus 2012 yang sebesar 9,6%. Kemudian pengangguran terbanyak selanjutnya adalah tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 7,6%, Diploma I/II/III dengan 6,01% dan universitas sebesar 5,5%. Pada posisi terendah adalah 3,51%tingkat pendidikan SD ke bawah. "bagi “indonesia saat ini, jumlah pengangguran lulusan SMK semakin banyak adalah semakin baik(finance.detik.com)

Dari serangkaian kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam meretas pengangguran adalah bukan hal penting yang menjadi kebutuhan dari pada pasar tenaga kerja, semakin banyak pengangguran maka semakin ter-eksploitasi-nya tenaga kerja. Jadi, konsep meretas pengangguran adalah mustahil dilakukan dengan sistem ketenaga kerjaan dan sasaran kerja yang sulit dijangkau. Program pemerintah melalui mentri pendidikan dan kebudayaan dengan menargetkan rasio pendidikan menengah kejuruan dan pendidikan menengah umum berbanding 70:30, 70 % SMK dan 30 % SMU sampaipada tahun 2014. Tapi, target tidak tercapai sampai batas waktu yang telah ditentukan dan kemudian menurun menjadi 60:40 sampai 2014 tetapi, target itupun tidak tercapai sampai tahun 2014 sekarang ini. Bagaimana dengan pendidikan dan pengangguran yang terpelihara ini?

Pendidikandan Pengangguran yang Terpelihara

Melihat pendidikan kejuruan sekarang ini sama hal-nya mengulang sejarah 1870 ketika pemerintahan hindia belanda mengeluarkan kebijakan politik etisnya (politik balas budi) (Baca: Sejarah Pendidikan Nasioanl), salah satu kebijakannya adalah Education (pendidikan) yang mengarah pada pembentukan skill pada pekerja yang belum mahir menjalankan mesin-mesin produksi pemerintah hindia belanda pada waktu itu. Nah,jika kita melirik kembali pada pendidikan sekarang yang kemudian dijalankan oleh pemerintah yaitu pembentukan skill untuk siap kerja, siap menjalankan mesin, mengenal dunia usaha dan lain sebagainya yang memang disiapkan untuk pasar industri. Mental pendidikan kita memang diperuntuhkan untuk kesiapan kerja dengan sistem konpetisi. Maksudnya adalah, pengangguran tetap akan terpelihara sebagai stok tenaga kerja yang siap kerja yang sewaktu-waktu tenaga dan waktunya dibutuhkan para pengusaha. 

Semakin meningkatnya pengangguran maka akan semakin besar peluang upah mura untuk para pekerja/buruh.Dengan logika ekonomi politik kapitalisme seperti ini-lah yang kemudian didukung penuh oleh pemerintah kita dan segenap partai elit  politik. Maka tidak heran kemudian ketika banyak kasus-kasus PHK massal terjadi, upah yang murah, karena memang pemerintah telah memfasilitasi para pengusaha yaitu pemuda-pemuda pengangguran. Jika akan terus dibiarkan maka perbudakan besar-besar akan terjadi di negerikita sendiri.

Ditulis oleh: manusia yang masih hidup dan masih melawan 

Referensi: 
  1. Kompasiana,http://edukasi.kompasiana.com/2013/11/06/pengangguran-smk-tinggi-ironi-slogan-smk-bisa-607079.html
  2.  Mulyo Prabowo,2013, “Marxisme Pendidikan” Universitas Negeri Yokyakarta

belajar selagi muda, berjuang selagi bisah
Bagikan Ki Bro:

Sunday, December 29

TINJAUAN KRITIS RENCANA STRATEGI 2010-2014 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

A.   Pendahuluan

Saat ini pemerintah sedang gencar mempromosikan SMK sebagai sekolah lanjutan setelah tamat SMP. Hal ini dikarenakan di SMK tidak hanya mengajarkan pengetahuan layaknya sekolah lanjutan tingkat SLTA, namun SMK juga mengajarkan siswa ketrampilan dan kemandirian. Ketrampilan dan keahlian kerja dibutuhkan didunia kerja saat ini. Untuk itu, keberadaan SMK cukup menjawab kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Iklan-iklan SMK yang ditayangkan di televisi – televisi cukup membuka pikiran masyarakat terutama para orang tua untuk menyekolahkan anaknya di SMK. Untuk itu maka SMK menjadi pilihan utama para orang tua untuk melanjutkan pendidikan anaknya di jenjang SLTA. Orang tua hanya perlu mengarahkan minat dan bakat siswa dalam pemilihan jurusan di SMK.

Dalam kehidupan, manusia selalu dihadapkan pada beberapa pilihan. Pengambilan keputusan yang tepat akan sangat berpengaruh pada kehidupan kita kedepannya. Permasalahan pengambilan keputusan juga dialami oleh siswa yang ingin melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi. Banyak hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan sekolah maupun jurusan yang sesuai. Kita dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk memudahkan siswa memilih sekolah lanjutan yang sesuai dengan kemampuannya. SMA/SMK adalah dua pilihan pendidikan formal siswa SMP yang akan melanjutkan ke tingkat atas. Siswa yang ingin melanjutkan ke SMA akan lebih mudah untuk menentukan sekolah mana yang akan dituju, sedangkan siswa yang ingin melanjutkan ke SMK akan sedikit lebih sulit karena begitu banyak pilihan jurusan yang ada. Sering dijumpai siswa SMK yang merasa tidak cocok dengan jurusan yang dimasuki. Teknologi informasi yang ada saat ini dapat kita manfaatkan untuk melihat kemampuan siswa sehingga ketidakcocokan dan kebimbangan pilihan jurusan dapat kurangi. 

Seiring dengan perhatian Pemerintah untuk mengubah persepsi SMK, maka banyak didirikan SMK-SMK negeri ataupun swasta untuk menyeimbangkan jumlah siswa SMK:SMA. Langkah-langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan jumlah SMK sudah digaungkan sejak tahun 2008. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Rembug Pendidikan Nasional (RPN) pada Februari 2008 tentang penyeimbangan jumlah siswa SMK:SMA. Untuk menjadikan rasio jumlah siswa SMK:SMA adalah 67:33 pada tahun 2014. Maka perkembangan minat siswa SMP untuk melanjutkan ke SMK mulai mengalami perkembangan, dengan jumlah siswa SMK yang semakin bertambah. Dan ini tidak terlepas dari program-program kerja dari pemerintah pada umumnya dan Direktorat Pembinaan SMK pada khususnya yang telah banyak melaksanakan berbagai macam program yang menambah jumlah SMK dan meningkatkan kualitas dari SMK yang sudah ada melalui berbagai macam bantuan yang diberikan pada sekolah SMK. Namun, dalam kenyataan ini masih banyak dari orang tua siswa maupun siswa yang lulus dari SMP, lebih menginginkan bersekolah di SMA daripada SMK, karena sekolah di SMA lebih prestise daripada sekolah SMK. Lain daripada itu, jika setelah lulus dari SMA, pilihan untuk masuk ke Perguruan Tinggi lebih banyak dibanding kita lulusan dari SMK.

B.   Tinjauan Kritis Terhadap 70% Lulusan SMK Bekerja Di Sektor Formal Pada Tahun Kelulusan

Dalam rangka pelaksanaan pilar pembangunan di bidang pendidikan nasional untuk meningkatkan akses dan pemerataan serta peningkatan mutu pendidikan SMK, Bambang menyebutkan, melalui APBN tahun 2009 telah dialokasikan dana bantuan untuk pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMK, pembangunan workshop, laboratorium dan perpustakaan SMK, pengadaan peralatan SMK rintisan SSN, serta pengadaan peralatan SMK Pra-SSN. Salah satu tahapan dalam pemberian bantuan tersebut, berupa kegiatan penandatanganan surat perjanjian dan bimbingan teknis pemberian bantuan tahun anggaran 2009. Program tersebut, menurut Bambang, tentu akan menjadikan SMK Plus, yaitu tersedianya peralatan, worshop, laboratorium dan perpustakaan, plus jaringan internet gratis di setiap SMK di Indonesia. ”Kesungguhan pemerintah ini harus didukung, keberpihakan pemerintah melalui program SMK bisa bukan hanya untuk sekedar umbar janji pada masa kampanye lalu, tetapi akan menjadi program permanen yang terencana dan berkelanjutan,” tegasnya. Baru 50% bisa bekerja Sementara itu, Direktorat Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Mandikdasmen) Dediknas menargetkan, 70% lulusan SMK langsung kerja pada tahun kelulusan. Target itu diharapkan terealisasi pada 2010. Hal itu sesuai rencana strategis (renstra) 2010-2014, sekaligus menjawab kebutuhan sektor industri formal di Indonesia.

Direktur Pembinaan SMK, mengatakan, saat ini belum semua siswa kejuruan bisa langsung bekerja setelah lulus. Persentasenya masih 50%. Padahal, mereka memang diorientasikan untuk bekerja. Apalagi, di berbagai daerah saat ini banyak yang membutuhkan tenaga terampil. “Kita harapkan anak didik kita bisa mengisi kebutuhan itu,” terangnya. Untuk memenuhi target itu, Joko mengakui sudah memiliki rencana strategis. Salah satunya terus menambah teaching factory di sekolah kejuruan. Saat ini sudah tersedia 1.250 teaching factorydi SMK. Selain itu, ada 40 SMK yang memiliki pusat kewirusahaan bidang bisnis dan manajemen, serta 30 SMK dengan business center bidang pertanian maupun kelautan. Dengan berbagai fasilitas itu, siswa SMK dapat praktikum bekerja. 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk mencetak lulusan siap kerja dan kompeten sepertinya begitu jauh dengan kenyataan yang ada. Adanya permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah masih terdapat kesenjangan kompetensi lulusan SMK dengan kebutuhan rill DU/DI, keadaan ini dapat diindikasikan dengan rendahnya daya serap tenaga kerja lulusan SMK oleh DU/DI. Badan Pusat Statistik (BPS) dalam laporan bulan Agustus 2011, menyatakan jumlah angkatan kerja pada Agustus 2011 mencapai 117,4 juta orang , dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia pada Agustus 2011 mencapai 6,56 % atau 7,70 juta, dimana sebanyak 3,07 juta adalah lulusan SLTA dan SMK. Dengan perbandingan jumlah antara SMA dan SMK di Indonesia 51 : 49 dapat diartikan bahwa jumlah TPT untuk lulusan SMA kurang lebih mencapai 1,56 juta dan jumlah TPT untuk lulusan SMK 1,51 juta. Hal ini juga menjadi sorotan Direktur Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Joko Sutrisno bahwa “Di SMK wajib dilaksanakan latih dagang untuk siswa. Pokoknya, semua program keahlian harus sampai pada mata rantai menjual dan mengembangkan. Ini mengajarkan kewirausahaan yang nyata kepada siswa,” (Djoko, 26/1, Kompas.com). Bekal kemampuan berwirausaha akan membuat lulusan SMK yang tidak terserap dunia kerja bisa mandiri. Menurut Badan Statistik Indonesia (BPS) terakhir pada januari 2012 jumlah wirausaha di Indonesia hanya mencapai angka 1,56 persen dari jumlah penduduk di Indonesia. 

Tentu prosentase itu terpaut jarak yang jauh dengan negara negara berkembang lain. Padahal, idealnya suatu negara berkembang paling tidak harus memiliki 2% wirausaha dari total penduduk. Pentingnya implementasi pendidikan kewirausahaan pada setiap mata pelajaran di SMK akan membuat pola pikir siswa akan menjadi lebih terbuka. Pendidikan tingkat menengah, khususnya SMK memiliki karakter yang unik dalam menghasilkan lulusan yang siap kerja. Sesunguhnya potensi lulusan SMK bukan hanya siap kerja, namun memiliki peluang besar ikut mengembangkan ekonomi melalui kewirausahaan. Siswa SMK yang sedang menempuh pendidikan harus dipersiapkan tidak hanya untuk mengisi peluang kerja sebagai pekerja pada dunia usaha dan industri, akan tetapi juga upaya pendidikan yang memberikan lulusan SMK memiliki jiwa dan perilaku atau karakteristik kewirausahaan.

Menjadi wirausaha adalah pekerjaan yang sangat mandiri. Seorang wirausaha akan mendapatkan manfaat mandiri finansial. Hal ini disebabkan oleh keleluasaan seorang wirausaha mengatur kebijakan dan regulasi finansialnya sendiri. Hal lain yang menjadi manfaat berwirausaha adalah terbangunnya semangat kompetisi pada diri wirausaha tersebut. Dalam berwirausaha, salah satu tantangan yang harus dihadapi salah satunya adalah persaingan dalam menjual produk. Oleh karena itu, tanpa disadari para wirausaha akan mempunyai semangat kompetisi tinggi dalam melakukan pekerjaannya.

C.   Tinjauan Kritis Pada Rasio Peserta Didik SMK:SMA= 67:33

Jenjang pendidikan sekolah terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pendidikan menengah diselenggarakan untuk melanjutkan pendidikan dasar serta untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar.

Salah satu bentuk dari pendidikan menengah adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Menurut Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 Pasal 15 menyebutkan bahwa: “Pendidikan Kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu”. SMK juga merupakan salah satu sekolah yang dapat menghasilkan lulusan yang siap kerja yang dituntut untuk dapat memiliki ketrampilan dan memasuki lapangan kerja (dunia kerja), yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Mutu lulusan Pendidikan sangat erat kaitannya dengan proses pelaksanaan pembelajaran yang dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain kurikulum, tenaga pendidik, proses pembelajaran, sarana dan prasarana, alat bantu dan bahan, manajemen, sekolah, lingkungan sekolah dan lapangan latihan kerja.

Sebagai bagian dari sistem Pendidikan Nasional, pendidikan menengah kejuruan merupakan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan pengembangan kemampuan peserta didik untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu, kemampuan beradaptasi di lingkungan kerja, melihat peluang kerja dan mengembangkan diri di kemudian hari.

Tujuan dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah menciptakan tenaga kerja tingkat menengah, sehingga siswa diharapkan mampu mengisi kebutuhan tenaga kerja pada instansi pemerintah maupun swasta. Dalam hal ini diharapkan siswa dan siswi lulusan dari Sekolah Menengah Kejuruan pada nantinya setelah mereka lulus mereka akan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian yang dimiliki atau keahlian yang telah didapat pada waktu menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan, akan tetapi pada fakta yang sekarang ini ada disekitar kita ada banyak sekali bahkan mencapai angka lebih dari 33,33% lulusan dari Sekolah Menengah Kejuruan yang bekerja tidak sesuai dengan program keahliannya atau bahkan ada diantara mereka yang masih menganggur atau belum memiliki pekerjaan.

Sekolah Menengah Kejuruan sebagai lembaga pendidikan, juga diharapkan dapat menghasilkan individu yang dapat mengembangkan dirinya secara optimal. Sehingga diharapkan apabila lulusan dari Sekolah Menengah Kejuruan tersebut tidak mendapatkan pekerjaan baik dari instansi pemerintah maupun swasta mereka mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri yang nantinya akan dapat menyerap tenaga-tenaga kerja dari masyarakat sekitarnya. Namun dalam kenyataannya dalam sekolah menengah kejuruan tersebut belum mampu untuk mewujudkan harapan tersebut.

Sekolah menengah kejuruan dinilai lebih memberikan kesempatan bagi lulusannya untuk memperoleh pekerjaan atau berwirausaha ketimbang sekolah menengah atas (SMA). Namun, masyarakat, terutama orang tua, masih memandang sebelah mata dan menempatkan SMK sebagai pilihan kedua bagi anak mereka untuk melanjutkan studi setelah lulus pada jenjang sekolah menengah pertama (SMP).

Mengapa SMK menjadi pilihan kedua? Mungkin akan di jelaskan sebagai berikut:

a)    Kalah prestise dengan SMA, Kebanyakan dari orang tua siswa maupun siswa yang baru lulus dari SMP lebih berminat untuk masuk ke SMA, dikarenakan menurut mereka bersekolah di SMA lebih bagus dan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi lebih banyak pilihan jurusan yang dapat dipilih.
b)    Ketidakmampuan alumni – alumni SMK untuk meyakinkan bahwa bersekolah di SMK itu mengasyikkan, Kebanyakan dari alumni alumni SMK yang saat ini telah bekerja, kurang dapat memberikan pengertian dan penjelasan yang mendetail tentang bagaimana bersekolah di SMK. Ditambah lagi dengan sedikitnya lulusan SMK yang sukses.
c)    Kurangnya Sosialisasi mengenai SMK, Selama ini, info – info mengenai SMK sangatlah kurang memadai dibanding dengan informasi mengenai SMA. Dan dari situlah kebanyakan dari orang tua murid maupun siswa lebih memilih untuk masuk ke SMA.
d)    Kekurangmampuan dan ketidakmauan kita mengkomunikasikan keberadaan SMK tersebut kepada masayarakat. 

Sudah image-nya kurang bagus, ditambah lagi dengan keengganan kita, terutama SMK milik pemerintah, untuk mengekspos berbagai kelebihan yang dimilikinya, maka kita tidak bisa berharap banyak masyarakat akan mengubah mindsetnya tentang SMK. Suka atau tidak, sadar atau tidak, saat ini kita sudah masuk pada sebuah era dimana image, trend, pride dan sejenisnya menjadi ‘starting point’ yang amat sangat menentukan karakter masyarakat apakah akan memilih produk kita. Dan juga yang berpengaruh besar kenapa presentase siswa SMA masih lebih banyak dan sangat jauh dari harapan renstra 2010-1014 adalah komitmen pemerintah terutama mentri pendidikan dan kebudayaan yang masih memberikan ruang bebas untuk bebas memilih pendidikan baik itu SMA maupun SMK dan tentunya sikap seperti adalah meruntuhkan semangat SMK yang drancang lebih banyak dari pada SMA, seperti yang dikutip oleh antra news “Kalau minatnya masuk SMK setiap tahun cukup tinggi seperti dikampanyekan pak menteri (menteri pendidikan) 2015 persentase SMK-SMA 70-30 persen," katanya. Namun kebijakan target 2015 tersebut, ditegaskan Endang tidak memaksakan calon siswa yang akan melanjutkan sekolah harus masuk ke SMK, karena pendidikan bersifat demokratis. "Mau memilih SMA silahkan mau SMK silahkan, kita tetap ada keseimbangan, kita juga dalam pelayanan pendidikan tidak pilih-pilih swasta maupun negeri, semua sama,"  target untuk SMK masih berkisar di angka 40% lebih, angka ini diperkirakan akan terus merangkak naik karena inovasi di SMK sudah mulai jalan.

Demikian dari uraian yang terdapat di atas, diharapkan sekolah menengah kejuruan mampu untuk dapat membangun aspek kepercayaan terhadap orang tua wali murid dan siswa untuk menyekolahkan anaknya ke SMK. Serta pihak-pihak yang terkait dalam SMK untuk dapat memecahkan masalah kenapa sekolah menengah kejuruan selalu menjadi pilihan ke dua setelah sekolah menengah atas, padahal dari segi pendidikan dan prospek kerja di kemudian hari lebih menjanjikan lulusan dari sekolah menengah kejuruan daripada lulusan sekolah menengah atas. bukan, hanya untuk menunggu siswa yang tidak diterima di sekolah menengah atas untuk masuk ke sekolah menengah kejuruan, tapi diharapkan sekolah menengah kejuruan mampu bergerak lebih cepat dari sekolah menengah atas untuk menjaring siswa yang baru saja lulus dari sekolah menengah pertama baik melalui promosi dengan media massa, pengenalan sekolah menengah kejuruan ke sekolah menengah pertama.Kebijakan pokok Direktorat Pembinaan SMK mengacu pada tujuan strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu tersedianya dan terjangkaunya layanan pendidikan menengah kejuruan yang bermutu, relevan, dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten, dan kota. 

Tujuan strategis tersebut akan dicapai melalui program dan kegiatan secara bertahap sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2010-2014. Pada tahun anggaran 2010, pendanaan Program Pembinaan SMK dialokasikan melalui dana pusat (Direktorat Pembinaan SMK) dan dana dekonsentrasi (Dinas Pendidikan Provinsi). Program yang dialokasikan melalui dana pusat akan disampaikan melalui bantuan langsung ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Institusi terkait dalam bentuk uang atau barang. Sedangkan program yang dialokasikan melalui dana dekonsentrasi akan dimanfaatkan untuk kegiatan pembinaan SMK secara swakelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan untuk bantuan langsung ke SMK. 

Panduan Pelaksanaan (Panlak) ini memuat penjelasan tentang tujuan program, tugas dan tanggung jawab pihak-pihak terkait, persyaratan, mekanisme pelaksanaan, pemanfaatan dana, ketentuan pertanggungjawaban fisik, administrasi, dan keuangan, dan pelaporan hasil pelaksanaan. Panlak ini diharapkan dapat membantu Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kab/Kota, SMK, atau Institusi terkait untuk memahami dan menjalankan program dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku.

D.   Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sebetulnya SMK bisa dikatakan lebih baik dibandingkan SMA, dikarenakan beberapa faktor diantaranya lulusan SMK dibekali kemampuan umum dan kemampuan ketrampilan khusus dalam bidang tertentu yang tidak ada di SMA. Selain daripada itu lulusan SMK bisa langsung untuk bekerja setelah lulus dari SMK, namun apabila ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi juga bisa namun haruslah memilih jurusan yang sesuai dengan keterampilan yang dimiliki semasa SMK, sehingga ilmu yang diterima semasa SMK bisa dikembangkan lagi saat melanjutkan di Perguruan Tinggi dan akan menjadi bekal yang cukup saat bekerja di masa depan.

Lain daripada itu, mengingat citra SMK yang masih kalah dengan SMA di masyarakat, diharapkan segala lini yang berkaitan dengan SMK mampu untuk berkoordinasi untuk membuat citra SMK setidaknya sejajar atau malah lebih baik dari SMA. Diharapkan juga untuk melakukan promosi lebih gencar dan serta melakukan dengan kegiatan “menjemput bola” terhadap tamatan SMP yang mempunyai ketrampilan khusus untuk meyakinkan kepada mereka bahwa masuk ke SMK merupakan pilihan yang tepat untuk mengembangkan bakat yang mereka miliki.

Pemerintah juga diharapkan membantu dalam promosi ataupun pengenalan terhadap SMK, membantu setiap SMK untuk mengembangkan ketrampilan yang mereka miliki sehingga dapat menarik minat dari wali murid untuk memasukkan anak mereka ke SMK, sehingga membuat SMK menjadi pilihan yang pertama dalam melanjutkan pendidikan anak mereka dari jenjang SMP.

SUMBER MAKALAH 

Panduan pelaksanaan tahun 2012 (bantuan pengembangan kewirausahaan SMK/teaching industry- direktorat pembinaan SMK -02-ps-2012
Romi maradona & Boni Soedarman, 2010, “SMK bisa.?”http://majalahprestasi.blogspot.com/2009/08/smk-bisa-sudah-bisa-mau-apa.html 
antarajawabarat” Lulusan Smk Terserap Lapangan Kerja 30 Persen”
Fajar Nugraha, dalam seminar akuntansi, dipostkan pada tanggalhttp://dadutpoenya.wordpress.com/tugas-kuliah/seminar-akuntansi/ 
90.7 MHz Semeru FM,2012, “Target Rasio Jumlah Siswa SMK dan SMA 60:40 Pada Tahun 2014 Sangat Berat”,http://www.semerufm.net/target-rasio-jumlah-siswa-smk-dan-sma-60-40-pada-tahun-2014-sangat-berat.php
SMK Pelita Bunga,2012, Bangsahttps://www.facebook.com/SmkPelitaBungaBangsa//567286023345845, Facebook.com 
Agung,Premono,2010,“Kompetensi Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan :Antara Kebijakan dan Realita" Academia Edu http://www.academia.edu/1962293 
Oke,zone,2012,Peran,”SMK Bukan sebagai Pusat Industri”, http://kampus.okezone.com
Bagikan Ki Bro: