Monday, January 2

2017 Apa yang Harus Dilakukan?


Setalah lama pakum, kali ini mencoba menggoyangkan jari-jemari ini untuk mengetik kembali, berhadapan dengan laptop memulia mencurahkan ide tentang situasi kekinian. yah, kita baru saja memasuki tahun 2017 dan meninggalkan banyak kenangan, meninggalkan banyak pekerjaan rumah, meninggalkan banyak harapan di tahun 2016 yang terselesaikan dengan dengan sempurnah.

Kali ini saya akan menguraikan problem-problem rakyat yang merupakan tanggung jawab semua umat manusia dimanapun berada, issu-issu terorisme, issu SARA yang masih melekat di jidat kita, nampak dengan keinginan mengubah semuanya. mengubah komplik menjadi rasa aman tanpa teror, meski teror itu sendiri disebar oleh penguasa, dan kuasa modal dengan para peluncur informasi yaitu media, dan rakyat tak segan-segan mengkonsumsi itu dengan nalar yang standar dan reaksioner.

Pada tahun 2016, kasus teror menyebar hingga kepelosok desa, densus 88 anti teror pun mengejar sampai gunung-gunung tempat persembunyian para terduga teroris. apakah semua ini adalah fakta, atau sebatas pengalihan perhatian rakyat dari kekacauan ekonomi dan politik bangsa ini. kita liat di papua, praktek genosida tak kunjung terselesaiakan, malah semakin luas dan tak terkendali, mahasiswa-mahasiswa papua di bungkam hak-hak demokratik nya dengan memenjarakan ratusan rakyat papua yang melawan. tidak banyak orang yang ikut bersolidarias, menuangkan kritik ke penguasa, bahkan memilih bungkam, karena mereka bukan rakyat papua primitif itu.  perampasan tanah di desa-desa masih saja terjadi, di rembang, jawa timur ibu-ibu yang melawan perampasan tanah yang dilakukan oleh pihak perusahan semen indonesia, dengan bantuan penguasa yang memberikan izin melakukan perampasan lahan warga, merusak ekosistem alam sehingga petani-petani tak dapat bercocok tanam lagi untuk menghidupi keluarga mereka.

kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan penguasa pun tak sedikit merugikan rakyat, kaum buruh di tindas dengan upah murah melalu peraturan pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang pengupahan, bukan menaikkan upah buruh untuk mensejahterahkan rakyat, namun memberikan pengampunan pajak pagi orang kaya melalui UU Tax Amnesty. pencabutan subsidi perlahan demi perlahan terus dilakukan oleh penguasa. reklamasi pesisir pun tak luput dilakukan penguasa untuk memuaskan hati para pengusaha-pengusaha property.

Problem-problem itu masih saja tak mendapat penyelesaian, dan sama sekali tak ada tindak serius dari rezim hari ini. sepanjang tahun 2016 adalah merupakan tahapan selanjutnya dari kebuntuan ekonomi politik negara dari tahun-tahun sebelumnya, demikian pun tahun 2017 ini, jika rakyat tak sadar dan melakukan pergerakan, mengorganisisr diri melawan kesewenang-wenangan penguasa dan pengusaha, maka 2017 sama saja seperti tahun-tahun sebelumnya, bahkan akan lebih parah lagi. kebuntuan rakyat, akan berpihak pada siapa lagi nampak terlihat ketika aksi massa yang dilakukan organisasi islam reaksioner FPI melakukan mobilisasi massa yang besar mulai 4 november sampai 2 desember merupakan kebuntuan ketidak puasan rakyat terhadap penguasa, namun rakyat salah memilih, rakyat malah terjerumus kedalam kepentingan politik borjuis yang notabene tak mementingkan kepentingan rakyat. kita liat, betapa pakumnya organisasi FPI, MUI dan beberapa organisasi yang ikut dalam aksi tahun 2016 kemarin yang didalamnya terdapat elit partai politik bungkam ketika warga jakarta tergususr, reklamasi pantai, dan banyak lagi problem rakyat dimana organisasi reaksioner ini bungkam.

Harapan, atau resolusi tahun 2017 ini adalah rakyat jangan mau di perbudak oleh organisasi yang tidak mementingkan kepentingan rakyat. tetapi membentuk organisasi sendiri dan menentukan nasib sendiri. jangan pernah menitipkan nasib pada orang berlainan kepentingan dengan rakyat tertindas.  

  

belajar selagi muda, berjuang selagi bisah
Bagikan Ki Bro:
Post a Comment