Monday, September 1

Pendidikan Vokasi Dalam Menghadapi Neo-Liberalisme di Indonesia

Oleh: Bustamin TaTo
Baru-baru ini bertepatan dengan hari ulang tahun ke 50 Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar, yang dirangkaikan dengan seminar nasional dengan tema “Optimalisasi Peran Pendidikan Vokasi Dalam meningkatkan Daya Saing Global”. Dalam seminar tersebut dihadiri oleh Prof. Slamet PH.,M.A.,M.Ed.,M.A.,MLTR.,Ph.D., (waoo..banyak sekali titel-nya) sebagai pembicara mengenai pendidikan vokasi di Indonesia dan Dr. Agung Budi Susanto seorang praktisi dalam pengembangan sekolah kejuruan di Indonesia. Ada yang menarik dalam seminar tersebut mengenai kemajuan pendidikan yang didorong untuk menyesuaikan diri dengan dunia
usaha dan dunia industry karena penerapan ekonomi global yang telah terinfeksi ke Negara Indonesia seperti kebijakan WTO, AFEC, juga penerapan Master Plan Perluasan, Percepatan, Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang telah ditetapkan dalam UU No 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan kebijakan-kebijakan yang membuka kerang neoliberalisme di indonesia.

Dalam MP3EI yang tersebar di 6 koridor ekonomi Indonesia yang dibagi dalam 3 kelompok,Kelompok pertama: Terdiri atas koridor Sumatera dan Jawa. Dimana koridor Sumatera akan memfokuskan pada sentra produksi dan pengolahan hasil bumi dan lumbung energi nasional. Sementara itu, koridor Jawa sebagai pendorong industri dan jasa nasional,Kelompok kedua: Terdiri atas koridor ekonomi Kalimantan dan Sulawesi. Dimana koridor Kalimantan sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil tambang dan lumbung energi nasional. Selanjutnya, Sulawesi-Maluku Utara sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, serta perikanan nasional, dan Kelompok ketiga: Terdiri atas Bali-Nusa Tenggara dan Papua-Maluku. Dimana koridor Bali-Nusa Tenggara sebagai pintu gerbang pariwisata nasional dan pendukung pangan nasional. Lalu, koridor Papua-Maluku sebagai pengolah sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya manusia.

Dalam draft materi yang diantarkan oleh Prof. Slamet menyinggung tentang MP3EI dan ideologi politik indoneseia, beliau menjelaskan bahwa ideologi politik dunia yang diterapkan dibeberapa Negara didunia terdapat dua bentuk yaitu kapitalisme (demokrasi liberal) dan otoriter (komunis) sosialisme demokratik, dalam penjelasannya Prof menjelaskan bahwa politik demokrasi liberal yang bersumber dari Negara amerika serikat dimana kebijakan ekonominya liberal yang disebut sebagai neo-liberalisme, dan ini sangat membahayakan Negara kita Indonesia yang akan dilaksana pada tahun 2015 nanti, sedangkan Negara otoriter sangat dekat dengan sosialisme demokratik dimana sumber daya alam dimeliki oleh Negara. Dalam kesimpulannya Prof. Slamet menyatakan bahwa ekonomi Indonesia dalam cengkraman ekonomi kapitalisme.

dalam penjelasan tersebut menjelaskan bahwa, Negara Indonesia telah menerapkan system pasar bebas yang disebut dengan neo-liberalisme. Jadi, segala sumber daya alam Indonesia bukan dimiliki sepenuhnya oleh Negara tapi, di kuasai oleh korporasi-korporasi besar asing yang menguras habis sumber daya alam Indonesia. Nah, dari situlah kita bisa melihat dasar dari kepentingan pemerintah dalam hal ini, mentri pendidikan dalam menyediakan tenaga kerja yang siap kerja dan mampu berkompetisi dalam dunia bisnis (siswa dibekali bukan hanya soft skill tapi juga dengan pengetahuan kewirausahaan) yang disisipkan dalam kurikulum sekolah menengah kejuruan menuju pasar bebas 2015 nantinya. Mampukah sekolah menengah kejuruan bersaing dengan monopoli perdagangan Negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, dan degara-negara asia seperti jepang, korea, india, dan China yang secara ekonomi negaranya talah merangkak maju ketimbang dengan degara kita Indonesia yang tertinggal jauh?

Sekolah menengah kejuruan yang di persentasikan oleh Dr. Agung dalam seminar“Optimalisasi Peran Pendidikan Vokasi Dalam meningkatkan Daya Saing Global”menunjukkan bahwa menurunnya angka pengangguran tidak terlepas dari peran sekolah vokasi yang dimassifkan di Negara ini. meski angka pengangguran dari SMK tinggi pada bulan agustus 2013, alasannya karena pada bulan agustus kemarin, siswa yang telah lulus masih dalam proses menunggu Ijazah (kata pak agung), nada yang sama dilontarkan oleh Direktur Pengembangan SMK Kemdikbud Mustaghfirin "Mereka belum bisa bekerja karena menunggu ijazahnya keluar," Ia pun mengungkapkan setiap tahunnya terdapat 1,1 juta lulusan SMK. 10 persen dari jumlah tersebut memilih untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi, 2-5 persen berwirausaha, dan 70-75 persen sudah bekerja (www.republika.co.id).

Dari data diatas menunjukkan penurunan angka pengangguran pada lulusan SMK namun, menciptakan manusia yang kreatif, menghasilkan lulusan yang bisa menciptakan persaingan ekonomi seperti sekolah kejuruan yang sudah mampu merakit sepeda motor, laptop, merakit mobil, dan prodak-prodak lain yang bersaing dengan prodak perusahaan besar belum mampu menunjukkan hasil seperti yang diharapkan, penguasaan ekonomi Indonesia dengan Negara-negara maju tak dapat dibendung lagi, penerapan pasar bebas menjadikan prodak-prodak sekolah kejuruan tidak akan mampu bersaing tanpa adanya dukungan dari Negara dalam hal ini adalah pemerintah. Regulasi yang diterapkan di Indonesia banyak berpihak pada asing, belum lagi soal monopoli perdagangan atas korporasi besar Negara lain yang akan mengambil alih barang komoditi di Indonesia contohnya saja sepatu buatan Indonesia yang diberi label nike, perusahaan minuman, dan masih banyak lainnya. Monopoli perdangan yang dilegalkan di Negara ini menguntungkan pengusaha luar dan merugikan pengusaha dalam negri, artinya bahwa niat pemerintah bukan untuk memajukan ekonomi Negara melalui warganya sendiri melainkan dengan pengusaha luar.

Tidak mampunya produk komoditi yang dihasilkan oleh sekolah-sekolah SMK karena ketidak seriusan pemerintah dalam meningkatkan pruduk Indonesia, iklan yang mengkampanyekan “cintailah Produk-Produk Indonesia” tidak mampu menghegemoni fikiran jutaan rakyat Indonesia dalam memilih produk dalam negri dan dihasilkan oleh anak bangsa sendiri dan bukan anak perusahaan bangsa asing. Inilah yang kemudian menjadi kelemahan Negara, dimana keberpihakan Negara terhadap kemajuan ekonomi tidak diperuntuhkan untuk pribumi anak bangsa. Misalnya saja jika Negara membatasi prodak luar negri dan memprioritaskan produk dalam negri, maka yakin dan percaya ekonomi Indonesia akan lebih mandiri, dan tentunya menstopkan utang luar negri yang selama ini dilakuakan oleh pemerintah Indonesia dari tahun ke tahun.

Persaingan antara produk yang dihasilkan dari sekolah-sekolah kejuruan di Indonesia dengan produk luar negeri baik yang diproduksi dalam negeri maupun diluar negeri bisa dikatakan produk dari sekolah kejuruan tidak mampu bersaing. Kerang pasar bebasa di Indonesia telah dibuka selebar-lebarnya oleh pemerintah dan produk Indonesia akan jatuh dan mungkin tak bisa bangkit lagi kecuali pemerintah memprioritaskan lakunya produk dalam negeri oleh sekolah kejuruan dan menutup kerang pasar bebas. Pertanyaan kemudian apa mungkin pemerintah akan melakukan hal demikian, Dimana pasar kita sudah dikuasai sejak jauh-jauh hari.? Kita butuh pemerintah yang berani mengambil resiko dalam membangun bangsa dan Negara ini bukan maah menjilat kenegara lain melalui hutang luar negeri. Siapa yang mampu melakukan hal itu adalah mereka yang tau betul situasinya yaitu kaum buruh, jadi kaum burulah tumpuan dasar ekonomi Indonesia jika tak ada buruh maka gerak ekonomi akan menjadi stagnan, dan yang tahu dan merasakan betul penindasan dan pengusaan asing terhadap tanah air ini adalah mereka yang bekerja sebagai buruh di pabrik-pabrik. Satu kata lawan pasar bebas (neo-liberalisme) ciptakan ekonomi kerakyatan yang sejati.      

belajar selagi muda, berjuang selagi bisah
Bagikan Ki Bro:
Post a Comment