Wednesday, August 13

Situasi Nasional Sistem Pendidikan Indonesia 2014

gambar diambil dari nurulazmiyafie.wordpress.com
Disusun oleh Bustamin Tato

Penyusunan tulisan ini merupan bahan diskusi dari kongres Forum Komunikasi Siswa Progresif yang telah dilaksanakannya pada tanggal 10 agustus 2014 kemarin, dan merupakan bahan dasar dari analisa situasi pendidikan Indonesia oleh kawan FKSP, dan juga tulisan ini diambil dan dikutive dari beberapa sumber, baik media on line seperti web, dan blog maupun media cetak.
selamat membaca kawan, lawan pendidikan bobrok ini, komersialisasi pendidikan, usir hantu-hantu pendidikan. 

Situasi Ekonomi dan Politik

Menutut laporan baru-baru ini, system pendiidkan Indonesia adalah salah satu pendidikan paling terburuk didunia. System pendidikan Indonesia terbesar ke-empat didunia, namun dalam laporan Landmark dari 50 negara pendidikan Indonesia peringkat terakhir. Bagi sebuah Negara yang sedang mengalami pertumbuhan ekonomi 5% sampai 6% setiap tahunnya dan digolongkan sebagai Negara berpenghasilan menengah oleh bank dunia. Itu menyedihkan bahwa system pendidikan dan kemudian tidak ada manfaatnya bagi kaum pemuda. Jadi kenapa peringkat pendidikan indonesia buruk? Seperti halnya dengan Negara-negara berkembang yang masih mencari suatu pijakan menuju demokrasi sehingga korupsi meningkat. Yang lebih tragis lagi, dana pendidikannya ada tapi berakhir di kantong-kantong pengawai negri (PNS) yang korup dan tidak tepat sasaran. 101 investigasi yang dilakukan di East menyoroti beberapa fakta mengejutkan tentang sistem pendidikan di Indonesia termasuk:
  1. Hanya sepertiga dari mahasiswa Indonesia di sebuah negara dimana 57 juta bersekolah lengkap sekolah dasar.
  2. Ahli pendidikan mengatakan kurang dari setengah guru di negara tersebut memiliki kualifikasi minimum untuk mengajar dengan baik dan ketidakhadiran guru berkisar di sekitar 20 persen. Banyak guru di SMU bekerja di luar kelas untuk meningkatkan pendapatan mereka.
  3. Indonesian Corruption Watch (ICW) mengklaim sangat sedikit sekolah negri yang bersih dari suap, penyuapan atau penggelapan dengan 40 persen dari anggaran tersedot sebelum sampai sasaran. Salah satu tanggapan pemerintah Indonesia terhadap temuan ini telah melakukan restrukturisasi kurikulum Indonesia, termasuk ilmu keguruan, geografi dan ENGLISH sampai siswa menghadiri sekolah menengah.
Untuk Negara kemakmuran, yang terletak digaris geografis akan berada pada garis depan ekonmi dunia dan kelihatannya membuat pilihan politik yang membigungkan Apalagi sistem pendidikan di Indonesia tidak mendorong independensi pemikiran kreatif tetapi lebih memfokuskan pada belajar dengan hafalan. Disiplin yang ketat, dan perhatian yang sedikit, dan banyak siswa yang diusir untuk apa di dunia Barat yang kita anggap sedikit berperilaku buruk. Keberhasilan masa depan masyarakat dengan demikian negara tergantung pada pemuda hari ini dan pendidikan yang mereka akses. Dimanapun juga pendidikan lebih penting daripada masyarakat miskin di dunia. Sistem pendidikan di tempat di Mentawai ditandai dengan banyak fakta-fakta di atas . Seringkali sekolah ditutup karena tidak ada guru untuk mengajar . sarana dan prasarana paling dasar yang kurang. Buku sedikit dan terbatas, Teknologi tidak ada. Kualifikasi guruh yang buruk. Dimasa depan kita harus bekerja keras untuk mengubah itu. Sebuah menara komunikasi sedang dimasukkan ke dalam di kota terdekat yang akan menyediakan akses internet. Dengan dana dari penggalangan dana mendatang kami berharap untuk memasukkan koneksi internet dan menyediakan dua komputer untuk digunakan sebagai sumber pengajaran dan gaji untuk guru bahasa Inggris lokal yang tertarik untuk menjadi bagian dari program ini dan termasuk budaya lokal Mentawai di kelasnya. Menyediakan pemuda Katiet dan desa-desa sekitarnya dengan akses ke pengetahuan dan informasi akan memberdayakan mereka untuk memainkan peran dalam banyak perubahan daerah mereka yang akan melihatnya selama beberapa tahun mendatang. Pemerintah local Mentawai telah mengektensifkan daerah pantai disini untuk pengembangan wisata Ini akan menjadi situasi yang menguntungkan bagi masyarakat setempat, wisatawan dan lingkungan jika generasi mendatang lokal diinformasikan, para pemimpin berpengetahuan luas mampu menjadi daya bagian itu.

Anggaran Pendidikan

Pemerintah menetapkan anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp368,899 triliun atau 20 persen dari total anggaran belanja negara. Adapun total anggaran belanja negara sebesar Rp1.842,495 triliun. Penetapan ini ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 14 November 2013 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2014. "Anggaran belanja pendidikan ini, terdiri atas anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat Rp130,279 triliun (tersebar di Kemdikbud Rp80,661 triliun, Kemenag Rp42,566 triliun, dan 16 Kementerian/Lembaga Rp7,051 triliun), anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah sebesar Rp238,619 triliun," demikian seperti dikutip dari laman Setkab, Selasa (3/12/2013).

Dalam anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah itu tercantum anggaran untuk Bagian Anggaran Pendidikan yang diperkirakan dalam Dana Bagi Hasil (DBH) Rp982,4822 miliar. Kemudian Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Rp10,041 triliun, Bagian Anggaran yang diperkirakan dalam Dana Alokasi Umum (DAU) Rp135,644 triliun, Dana Tambahan Penghasilan Guru (DTPG) PNS Daerah Rp1,853 triliun. Selanjutnya, tunjangan Profesi Guru Rp60,540 triliun, Bagian Anggaran dalam Otonomi Khusus Rp4,094 trilun, Dana Insentif Daerah (DID) Rp1,387 triliun, dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp24,074 triliun. Sekedar diketahui, Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2014 adalah Rp1.667,140 triliun, sementara Anggaran Belanja Negara sebesar Rp1.842,495 triliun, atau defisit Rp175,355 triliun (1,69%) (kampus.okezone.com). jika kita melihat anggaran belanja negara untuk pendidikan dimana Negara mengalami defisit anggaran sebesar Rp175,355 Triliun (1,69%) maka dari deficit anggaran itu akan ditutupi dengan mengutang ke lembaga donor seperti WTO, WB, IMF, dan Negara pendonor lainnya, padahal jika kita menkaji sumber daya alam Indonesia yang sangat melimpah, maka alasan itu kita akan tolak mentah, mari kita lihat perusahan tambang terbesar didunia yang ada di Indonesia mengambil sumber daya alam Indonesia seperti perusahan mineral amerika Exxon Mobil Oil, Caltex, Freeport (838.376,01/ton tembaga, emas 109.839,14/kg hasil produksi) (Sumber : www.igj.or.id) dan Newmont dimana keuntungan yang didapat dari hasil produksi hanya 9,3%, belum lagi perusahan-perusahaan asing lainnya yang tidak kecil keuntungan yang didapat dengan mengambil sumber daya alam Indonesia. 

Situasi gerakan

Apa yang terjadi dengan Leony, merupakan potret miris terhadap dunia pendidikan Indonesia saat ini. Banyak kalangan yang menyebutkan bahwa pangkal persoalan kasus Leony adalah keberadaan Ujian Nasional. Anggapan tersebut bukan tanpa alasan. Menetapkan ujian nasional sebagai alat ukur keberhasilan seorang siswa selama menempuh pendidikan, dianggap sebagai bentuk praktek ketidakdilan sistem pendidikan. Negara melalui Pemerintah tak ubahnya telah membangun kekerasan secara psikis terhadap warganya, terkhusus kepada para siswa sekolah.

Standarisasi evaluasi pendidikan melalui ujian nasional, justru berujung kepada kekacauan pola penerapan sistem pendidikan. Dampaknya bisa ditebak, siswa kian terbebani dengan keberadaan ujian nasional ini. Tak jarang kita disuguhkan situasi dimana siswa terlihat stres mengerjakan soal yang sulit, mencari jalan pintas dengan berharap bocaran soal, hingga rasa khawatir tidak akan lulus. Hal tersebut justru menjadi pemicu para siswa untuk melampiaskan kecemasannya dalam beragam bentuk. Dan salah satunya bentuknya adalah dengan cara bunuh diri. Secara teoritik, sejumlah keadaan psikologis dapat meningkatkan risiko bunuh diri, yang meliputi keputusasaan, hilangnya kesenangan dalam hidup, depresi dan kecemasan (Sumber : Wikipedia).

Dalam sebuah kesempatan, menteri pendidikan dan kebudayaan, M.Nuh, melontarkan pernyataan yang cenderung abai terhadap kasus bunuh diri Leony akibat ujian nasional ini. Dari 4,1 juta peserta ujian nasional tingkat SMP, yang bunuh diri tidak menunjukan angka yang signifikan. Seraya berkelakar, jika ada satu kelas bunuh diri massal usai ujian nasional, baru bisa dipikirkan ulang penyelenggaraan ujian nasional, ujarnya (Sumber : Detiknews). Ini jelas merupakan pernyataan yang memprihatinkan, apalagi diucapkan oleh seorang menteri. Logikanya, untuk menyimpulkan bahwa sesuatu memiliki dampak buruk dan berbahaya, tidak harus menunggu sampai jatuhnya banyak korban.

Menurut data Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), sejak tahun 2004-2007, jumlah siswa bunuh diri akibat ujian nasional sekitar 16 orang. Sedangkan beberapa data media menyebutkan bahwa dalam kurun waktu 2008-2014, terdapat 7 orang pelajar yang bunuh diri. Ini berarti sejak tahun 2004 hingga tahun 2014 saat ini, setidaknya terdapat 23 orang pelajar yang mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri (Sumber : Tolak Ujian Nasional) . Ini berarti telah terdapat satu kelas kecil yang telah memilih jalan bunuh diri akibat rasa cemas dan stress yang secara langsung didapatkan dari pelaksanaan ujian nasional. Apalagi istilah yang tepat menggambarkan situasi ini, jika bukan kekerasan Negara terhadap dunia pendidikan?

Disorientasi Pendidikan

Dalam sebuah kesempatan lain, menteri pendidikan dan kebudayaan M.Nuh menanggapi keluhan siswa mengenai materi soal ujian nasional yang dianggap tidak sesuai dengan materi yang diajarkan. Pada pelaksanaan ujian nasional tingkat SMA beberapa waktu lalu misalnya, beberapa siswa mengeluh kesulitan saat menjawab soal-soal yang diberikan. Kesulitan materi soal ujian nasional itu bisa jadi tantangan untuk siswa. Kami tidak ingin anak-anak menjadi manja, ujarnya (Sumber : Kompas). Salah satu aspek yang menyebabkan tingkat kesulitan yang makin tinggi adalah adanya penyesuain soal berdasarkan standarisasi internasional.

Seperti kita ketahui, dalam soal ujian nasional baik tingkat SMA maupun SMP, telah dilakukan penyesuain soal berdasarkan standar Trends in Mathematics and Science Study (TIMS) dan Programme for International Student Assessment (PISA) yang dikelola oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), yakni sebuah organisasi yang berpusat di Amerika Serikat. Walhasil, soal-soal didalam ujian nasional makin sulit dikerjakan oleh para siswa, bahkan cenderung tidak pernah didapatkan sama sekali semasa proses belajar. Disamping itu, pelaksanaan ujian nasional yang berdasarkan standar nasional ini menimbulkan banyak polemik.

Setidaknya terdapat 2 (dua) polemik dari akibat penerapan standarisasi ujian nasional, yang mengundang kritik dan kecaman dimana-mana. Pertama, soal ujian nasional tingkat SMP, dianggap menjiplak soal yang sebelumnya pernah diterbitkan Programme for International Student Assessment (PISA). Terlebih lagi, baik kutipan soal maupun gambar, tidak mencantumkan sumbernya. Padahal dalam gambar tersebut, sumber aslinya menyatakan dilarang untuk diambil terkait hak cipta terhadap merek Skysails (Sumber : Kompas). Ini jelas merupakan tindakan plagiat yang secara sengaja dilakukan oleh Pemerintah. Kedua, pada soal ujian nasional tingkat SMA, terdapat soal yang ditengarai berbau politis dengan menampilkan tokoh tertentu. Ini menandakan bahwa soal-soal ujian nasional dibuat tidak berdasarkan standar internasional sebab tidak melalui uji validasi dan kelayakan soal.

Kedua polemik tersebut menandakan bahwa penataan sistem pendidikan kita mengalami disorientasi atau kehilangan arah. Sejatinya, pendidikan yang bertujuan mencerdaskan kehidupan Bangsa, kini tidak lebih dari momok yang menakutkan. Pendidikan yang konon diarahkan untuk memenuhi standar internasional, telah membuang prinsip kebutuhan Bangsa kita untuk membangun masa depan generasinya yang jauh lebih baik. (www.herdi.web.id)

SMK Solusi Pemerintah Meretas Pengangguran?

Sekolah Menengah Kejuruan(SMK) atau sering disebut sebagai pendidikan vokasi yang ber-orientasi pada permintaan pasar industri yang membutuhkan tenaga kerja yang ahli, sebenarnya dalam prinsip pembangunan pendidikan vokasi ini merujuk pada salah satu tokoh pencetus pendidikan vokasiFather of Vocational Education in the United States seorang intelektual dari Negara Amerika Serikat  Charles Allen Prosser dalam Vocational Education in Democracy (1949) yang mencakup 16 butir prinsip atau karakter pendidikan vokasi yang kemudian dicoba dilakukan oleh pemerintah sekrang ini(Baca: Pendidikan Teknologi Kejuruan),  dengan mengurangi pendidikan umum dan memperbanyak sekolah menengah kejuruan (SMK) dengan dalih banyaknya pengangguran dari pendidikan menengah atas di karena-kan kurangnya skill lulusan dan tidak sesuainya kebutuhan pasar industri dengan keahlian setiap lulusan sekolah menengah sehingga tingkat penganguran meningkat. Alasan ini mungkin sebagian masyarakat menganggapnya sebagai alasan yang masuk akal. Namun, kita juga harus melihat bahwa kurangnya lapangan pekerjaan dan sistem pendidikan yang dijalankan memang tidak cukup memadai, apalagi dengan mekanisme pendidikan yang tidak menciptakan tenaga-tenaga ahli baik dalam menciptakan alat yang menjadi kebutuhan dari pada masyarakat dan tentunya sesuai dengan corak produksi masyarakat. Dari kesemuanya pemerintahan neolib tidak akan pernah menjalankannya.

Berangkat dari alasan pemerintah yang menyatakan bahwa meningkatnya pengangguran itu disebabkan karena sistem pendidikan yang tidak sesuai dengan pasar industri, maka kebijakan mentri pendidikan dan kebudayaan terfokus pada sekolah menengah kejuruan demi memenuhi kebutuhan pasar industri (tenaga kerja). Namun, data tahun 2013 Badan Pusat Statistik (BPS) merilis jumlah pengangguran pada Agustus 2013 sebanyak7,39 juta orang. Sekitar 11,19% dari total tersebut atau sekitar 814 ribuorang, merupakan tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Sementara posisi kedua terbanyak adalah tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan 9,74% daritotal pengangguran. Pengangguran dari tamatan ini terus meningkat dibandingkan Agustus 2012 yang sebesar 9,6%. Kemudian pengangguran terbanyak selanjutnya adalah tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 7,6%, Diploma I/II/III dengan 6,01% dan universitas sebesar 5,5%. Pada posisi terendah adalah 3,51%tingkat pendidikan SD ke bawah. "bagi “indonesia saat ini, jumlah pengangguran lulusan SMK semakin banyak adalah semakin baik”. (finance.detik.com)

Dari serangkaian kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam meretas pengangguran adalah bukan hal penting yang menjadi kebutuhan dari pada pasar tenaga kerja, semakin banyak pengangguran maka semakin ter-eksploitasi-nya tenaga kerja. Jadi, konsep meretas pengangguran adalah mustahil dilakukan dengan sistem ketenaga kerjaan dan sasaran kerja yang sulit dijangkau. Program pemerintah melalui mentri pendidikan dan kebudayaan dengan menargetkan rasio pendidikan menengah kejuruan dan pendidikan menengah umum berbanding 70:30, 70 % SMK dan 30 % SMU sampaipada tahun 2014. Tapi, target tidak tercapai sampai batas waktu yang telah ditentukan dan kemudian menurun menjadi 60:40 sampai 2014 tetapi, target itupun tidak tercapai sampai tahun 2014 sekarang ini. Bagaimana dengan pendidikan dan pengangguran yang terpelihara ini? (sumber: http://kp-sgmk.blogspot.com

Kemunculan Gerakan-Gerakan Pelajar

Dari bangunan ironi system pendidikan hari ini, suatu saat akan melahirka ketidak puasan dikalangan masyarakat yang merasakan carut-marutnya system pendidikan dalam hal ini adalah peserta didik (siswa, dan mahasiswa) yang bersentuhan langsung dengan system itu. Dengan merunut beberapa tahun belakangan ini, terapkannya system neoliberalisme di Indonesia yang salah satu sasarannya adalah pendidikan kejenuhan peserta didika sudah mulai terlihat dari system penindas yang sudah sangat kompleks kita bisa melihat aksi massa yang dilakukan oleh para pelajar yang ada dimakassar, dan di wajo yang kemudian menuntut kepala sekolahnya untuk mundur dari jabatannya karena telah terbukti menyelewengkan uang hasil pembayaran orang tua siswa.

Tetapi tidak sedikit juga dari kalangan pelajar ini mengalami prustasi aktivitas sehingga lahir suatu kondisi dimana pelajar dengan pelajar dari seklah yang berbeda saling  bentrok, nah kurangnya aktivitas keorganisasian di internal pelajar, dan lebih mengutamakan kegiatan belajar yang hasilnya membuat pisikologi peserta didik terganggu karena merasa tertekan dan sangat cepat bereaksi ketika di ajak tauran karena psikologi itu.

nah, apa yang harus dilakukan dengan melihat kondisi tersebut, dimana angka korupsi yang semakin banyak pada sekolah karena tidak adanya kontrol dari peserta didik maupun pemerintah, jadi jangan heran jika akan mudah terjadi penyelewengan anggaran.


belajar selagi muda, berjuang selagi bisah
Bagikan Ki Bro:
Post a Comment