Friday, March 21

Pergulatan Manusia dengan Pendidikan Komersil

Tulisan ini diambil dari weblog Bumi dan Rakyat : Ada suatu virus yang tengah menyebar di masyarakat Indonesia. Virus yang menular dari satu orang ke orang lainnya. Virus yang menyebar dari orang ke banyak orang, dari tingkat individu ke tingkat kelompok dan dari tingkat kelompok ke tingkat massa. Menular, menjangkiti, dan bercokol di kepala banyak manusia di Indonesia. Mulai dari kalangan miskin, kaya, tua, muda, laki-laki, perempuan, semua diserangnya tanpa pandang bulu. Virus yang sangat berbahaya itu memang tidak menyerang tubuh (meski dalam jangka panjangnya juga akan mempengaruhi tubuh secara tak langsung). Virus itu menyerang pikiran manusia. Ia bernama ‘Virus Pendidikan Komersil.’

Saat ini pemahaman bahwa semakin mahal suatu biaya pendidikan maka semakin baik pula kualitasnya sudah tertanam benar di kepala sebagian besar orang. Dalam konteks kita, mahasiswa (juga orang tuanya) dipaksa untuk memaklumi kalau kita harus merogoh kocek kita dalam-dalam agar menjadi terdidik. Pendidikan kemudian tak ubahnya suatu perdagangan. Mahasiswa harus menyiapkan sekian modal, bertarung dalam seleksi mahasiswa, menempuh masa kuliah dengan sekian pungutan atas nama pendidikan, ikut seleksi, lalu dilempar ke masyarakat bebas. Pendidikan menjadi ajang jual beli dari penyelenggara pendidikan dan mereka yang hendak mengakses pendidikan.

Konsekuensinya yang paling gampang dilihat adalah munculnya beberapa jawaban tipikal dari seorang mahasiswa ketika mereka ditanya alasan mereka berkuliah. Mereka sebagian besar menjawab untuk mencari kerja, sebagian menjawab untuk mendapat gelar, dan sebagian lainnya menjawab karena disuruh orang tua. Cobalah sekali-sekali kita lontarkan pertanyaan itu pada teman-teman kita, baik yang sefakultas maupun di fakultas lain, baik senior maupun yunior kita, baik yang baru masuk maupun yang tengah mempersiapkan ujian akhir, niscaya kita menjumpai jawaban yang tak jauh berbeda. Saat ini sangat jarang kita menjumpai mahasiswa yang berkuliah dengan motifasi mencari ilmu. Kita justru sering menjumpai ungkapan “ndang lulus ndang kerjo” (cepat lulus cepat kerja). Disadari atau tidak, rupanya konsepsi kita tentang pendidikan sudah sedemikian tercemar oleh orientasi materialistik dan kapitalistik. Kesuksesan universitas dinilai dari kemampuannya mencetak calon-calon pekerja. Universitas saat ini tak ubahnya pabrik untuk mencetak calon-calon pekerja dan nampak tak berbeda dengan balai persiapan tenaga kerja.

Padahal bila kita mau bercermin dan mencermati sejarah pendidikan Indonesia dengan kritis, universitas-universitas Indonesia yang lahir dari kehancuran masa kolonial bertujuan membangun karakter bangsa yang merdeka. Karenanya bidang-bidang yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter bangsa diberi perhatian sangat tinggi. Universitas menjadi sebuah lembaga studi masyarakat. Ilmu pengetahuan diletakkan dalam konsepsi sebagai suatu hal yang dikembangkan bersama-sama oleh dosen, mahasiswa, dan segenap sivitas akademika lainnya melalui proses dialog tanpa henti baik melalui penelitian maupun pengajaran. Sayangnya karena terkena imbas pergantian rezim politik, Universitas di Indonesia lambat laun berubah menjadi penyuplai kebutuhan pasar akan tenaga terdidik baik di kantor-kantor pemerintahan maupun di sektor-sektor industri yang tengah tumbuh.[1] Ilmu pengetahuan menjadi komoditi yang diperjualbelikan untuk meraih sekian keuntungan bukan untuk pengembangan manusia itu sendiri.

Komersialisasi pendidikan ini kian mendapatkan tajinya dengan munculnya kompetisi antar perguruan tinggi yang dipicu dari beralihnya status Perguruan Tinggi Negeri (PTN) menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Kampus yang pernah memperoleh status itu antara lain, Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Universitas Gajah Mada (UGM). Awalnya konsep BHMN ini digulirkan di era reformasi untuk membebaskan kampus dari kungkungan lingkungan birokrasi Orde Baru. Pada perjalanannya konsep ini digunakan untuk memberikan otonomi universitas dalam mengatur rumah tangganya sendiri. Hal ini kemudian menyebabkan tuntutan agar tiap universitas menggali dana dari masyarakat.[2] Meskipun konsep BHMN ini kini digantikan dengan konsep Badan Layanan Umum (BLU) tak banyak perubahan yang terjadi selain masalah status kepemilikan tanah universitas dan beban pembayaran pajaknya yang tetap dimiliki pemerintah.[3] Sementara konsekuensi lainnya seperti pembukaan jalur khusus yang mengandalkan seleksi masuk berdasarkan biaya misalnya, tetap ada.
Bagaimana rupa instansi pendidikan (dalam hal ini universitas) bila telah beroperasi dengan paradigma bisnis? Mari kita telanjangi gejala-gejala dan gelagat-gelagatnya bersama. Gelagat pertama, akan ada kenaikan biaya pendidikan dengan sangat tinggi akibat dibebankannya sumber biaya pendidikan pada masyarakat. SPP yang dipatok dengan nilai dari belasan hingga ratusan jutaan akan dikenakan pada mahasiswa-mahasiswa yang ingin mengakses pendidikan di universitas terkait. Mahalnya biaya pendidikan ini jelas akan menutup akses bagi kalangan mahasiswa yang berasal dari kalangan ekonomi lemah. Impian rakyat kecil untuk memperbaiki nasib dan status sosialnya akan berhadapan dengan tembok besar, tinggi, nan kokoh bernama biaya pendidikan tinggi di universitas. Biaya pendidikan tinggi di universitas ini jelas menggerus impian rakyat kecil untuk meraih hidup lebih baik melalui pendidikan dan akhirnya menghempaskan mereka kembali pada kemiskinan. Di sisi lain, taruhlah memang ada penerapan SPP Proporsional dan subsidi silang yang mengharuskan mahasiswa dari kalangan mapan membayar lebih serta mahasiswa dari kalangan lemah membayar kurang, itu tak menutup kenyataan bahwa kursi untuk mahasiswa dengan ekonomi lemah ini terkurangi jatahnya untuk dialihkan pada mahasiswa dari kalangan mapan. Ini bukan berarti mahasiswa dari ekonomi menengah dan mahasiswa dari kalangan mapan tak terkena imbasnya. Ini justru menjelaskan dan mempertegas apa yang menjadi penyebab paradigma kapitalis pada mahasiswa dalam berkuliah. Tak hanya itu saja, pendidikan pada akhirnya tak lagi dimaknai sebagai sebuah proses melainkan orientasi hasil dan laba. Ilmu pun tak lagi bisa dikuasai dengan matang dan menyeluruh melainkan secara instan.

Gelagat kedua adalah dengan status pendidikan komersil tiap universitas maupun perguruan tinggi akan dituntut untuk menyelenggarakan manajemen ala perusahaan. Akibat pemaksimalan pencarian sumber biaya pendidikan yang berwujud penerimaan mahasiswa sebanyak-banyaknya (dengan pengutamaan pada kelas berpunya), tiap universitas dan perguruan tinggi akan menyelenggarakan kuliah sebanyak-banyaknya (selama bisa dijual) mulai pagi hingga malam. Ini terjadi juga disebabkan karena tidak semua universitas memiliki jumlah gedung, ruangan, dan SDM yang sebanding dengan jumlah mahasiswa yang berkuliah. Di sisi lain, universitas dan perguruan tinggi juga akan dituntut untuk melakukan efisiensi pengeluaran kampus. Sebagai gambaran kongkrit, di UGM selama berpuluh tahun, banyak mahasiswa yang melakukan aktivitas sepanjang hari di kampus. Kampus kemudian berkembang menjadi komunitas terbuka bagi pembelajaran hidup mahasiswa. Tapi sejak diterapkannya “otonomi” perguruan, mahasiswa tak boleh lagi tidur di kampus, kegiatan kampus harus diakhiri bersamaan dengan berakhirnya jam kerja (kantor) dan setelah itu kampus tertutup secara fisik, karena universitas dituntut untuk melakukan efisiensi.[4] Universitas Brawijaya (UB) saat ini juga menerapkan jam malam bagi tiap kegiatan mahasiswa di kampus meski kebijakan ini berbeda penerapannya di tiap-tiap fakultas. Kedua hal ini, baik jam kuliah yang padat maupun pembatasan kegiatan, tentu saja akan menggerus kehidupan keorganisasian mahasiswa. Mahasiswa tidak akan mampu melakukan aktualisasi diri secara optimal dalam kegiatan keorganisasian mahasiswa. Tak berlebihan rupanya, bila situasi ini terus berjalan, status mahasiswa sebagai agen perubahan akan hilang tanpa bekas. Mahasiswa akan menjadi sebatas sebuah obyek dari industri pendidikan.

Gelagat ketiga dari institusi pendidikan yang sudah bersifat komersil tentu saja harus menjalankan strategi pemasaran ala perusahaan. Dalam strategi pemasaran perusahaan, kemasan produk atau dagangan akan menempati posisi penting. Dalam konteks industri pendidikan, universitas dan perguruan tinggi akan berusaha menampilkan citra eksklusif kampus melalui bangunan-bangunan yang mewah. Pembangunan menjadi pembangunan bersifat ‘mercusuar’. Pembangunan yang diarahkan untuk menarik minat sasaran industri pendidikan yaitu calon-calon mahasiswa. Dan memang pada kenyataannya, banyak dari universitas maupun perguruan tinggi terkemuka sebagian besar dilengkapi dengan arsitektur-arsitektur megah, gedung-gedung kuliah yang bertingkat dan memakai lift, ruang-ruang kuliah berAC, bahkan tak sedikit pula universitas yang kerap mengkomersilkan gedung-gedungnya untuk disewa pihak luar meski dengan tujuan yang tak berkaitan dengan dunia pendidikan. Beberapa universitas bahkan mendirikan usaha-usaha sampingan seperti wartel, asrama, kafe, bahkan usaha penginapan atau perhotelan. Universitas kemudian tampak mencolok di tengah kepungan perumahan orang miskin dan daerah kos-kosan. Universitas pada akhirnya menjadi menara gading dimana pesertanya dipisahkan dari realitas yang ada di masyarakat.

Ambisi pemerintah untuk kian mewiraswastakan universitas dan perguruan tinggi ini merupakan langkah yang tidak tepat bila didasari alasan untuk meraih pendidikan yang berkualitas. Selain karena ekses-ekses negatif yang sudah disebutkan di atas, Indonesia hendaknya menoleh pada negara yang telah sukses menyelenggarakan pendidikan. Kuba misalnya, negara ini menyelenggarakan pendidikan gratis dari tingkat terendah hingga tingkat tertingginya, universitas. Amerika Serikat (AS) bisa saja mencibir Kuba sebagai negara komunis dan tidak demokratis tapi kenyataan menunjukkan negara dengan tingkat bebas buta huruf paling tinggi bukanlah AS melainkan Kuba. Perlu diketahui juga Kuba adalah negara dengan jumlah tim dokter tertinggi dunia dan merekalah tim dokter yang pertama kali menawarkan bantuan saat AS ditimpa bencana badai Katrina meski bantuan ini ditolak dengan alasan politis. Patut diingat juga Kuba juga negara yang mengirimkan tim dokternya ke Indonesia saat peristiwa gempa Jogja. Itu semua dicapai Kuba tanpa melalui pendidikan komersil. Masihkah kita hendak menempuh jalan sebaliknya? Kembali ke konteks kita sebagai kalangan terpelajar. Kita, mahasiswa Universitas Brawijaya, tentu adalah pihak pertama yang akan dirugikan bila kampus berjalan dan dijalankan di atas tatanan pendidikan komersil seperti ini. Dari segi pola pikir, dalam tataran pendidikan komersil kita dijejali dengan ilmu-ilmu terapan minus pengajaran sistem berpikir sistematis dan metodis. Kita juga akan kehilangan kepekaan dan naluri sosial karena terlalu lama dimanja dengan kemapanan universitas. Kita kehilangan kemampuan untuk menganalisis masalah-masalah di masyarakat dan bagaimana memberikan solusinya. Dalam jangka panjangnya, bangsa Indonesia akan kehilangan tenaga-tenaga yang mampu memberikan konstruksi dan pembenahan terhadap persoalan bangsa, mengingat dimanapun juga, entah di eropa, di asia, di amerika, maupun di benua lainnya, tenaga penggerak perubahan dan kemajuan bangsa berasal dari kalangan intelektual atau kalangan terpelajar. Kalangan intelektual sudah seyogyanya dipersiapkan untuk menjadi pemikir bangsa, bukan malah menjadi buruh-buruh bersertifikat untuk memenuhi kebutuhan industri.

Perlawanan dan penentangan dari kalangan mahasiswa terhadap pendidikan komersil yang menganut ideologi neo-liberalisme sudah merupakan tindakan yang tepat. Namun perlu dicatat penentangan itu masih bersifat lemah dan sporadis. Mahasiswa masih terpecah-pecah berdasarkan fakultas, lembaga, dan ideologi masing-masing. Ini sebabnya mahasiswa tidak memilki daya tawar dan kekuatan yang nyata ketika berhadapan dengan birokrat universitas dan perguruan tinggi. Mahasiswa pada khususnya dan kalangan intelektual pada umumnya harus mau bersatu dalam satu perlawanan yang solid terhadap komersialisasi pendidikan. Karena mengharapkan keinsyafan pemerintah dan birokrat pendidikan adalah sesuatu yang sulit menemui realisasinya. Mengapa pula dikatakan mahasiswa pada khususnya dan pada intelektual (kaum terpelajar) pada umumnya? Karena perjuangan mahasiswa melawan komersialisasi pendidikan tidak malah berhenti saat mahasiswa tersebut lulus kuliah. Sebaliknya perjuangan itu harus terus berlanjut bahkan digencarkan. Harus ada pula kesinambungan perjuangan dari tiap generasi atau angkatan mahasiswa agar perlawanan terhadap komersialisasi pendidikan makin kuat. Kalau tidak pendidikan hanya akan menjadi medan sasaran lain dari kapitalisme global. Dan menyerahkan pendidikan kita pada kapitalisme global sama dengan membunuh masa depan anak-anak kita. Dan membunuh masa depan anak-anak kita sama saja dengan menghancurkan Indonesia.

[1] Lih Darmaningtyas, Pendidikan Rusak-Rusakan, LkiS, 2005
[2] Lih Eko Prasetyo, Orang Miskin Dilarang Sekolah, Resist Book, 2004
[3] Lih Tabloid Mimbar, No. 355 Tahun XXXVII/III/2008
[4] Lih Darmaningtyas, Pendidikan Rusak-Rusakan, LkiS, 2005
Bagikan Ki Bro:
Post a Comment