Thursday, September 5

Uang Kuliah Tunggal, Komersialisasi Pendidikan Gaya Baru

Tulisan ini diambil dari blog PROF. URIP SANTOSO Mulai tahun 2013, semua perguruan tinggi negeri wajib melaksanakan kebijakan baru dari Direktorat Pendidikan Tinggi, yaitu apa yang dinamakan uang kuliah tunggal (UKT). Secara prinsip bahwa UKT dibayarkan satu kali setiap semester dan tidak ada biaya lagi yang akan dibebankan kepada mahasiswa. UKT ada 5 tingkat, yaitu dari UKT tinggal terendah dimana mahasiswa membayar UKT terendah (bisa Rp 0) sampai yang tertinggi. Setiap Program Studi pada suatu perguruan tinggi berbeda-beda nominal UKT. Secara umum, Program Studi IPA lebih mahal daripada Program
Studi IPS. Selain itu, setiap perguruan tinggi wajib mengambil mahasiswa miskin — mahasiswa yang membayar UKT tingkat 1 — minimal sebesar 5%. Sejauh pengetahuan saya, UKT dihitung dengan menghitung semua biaya yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi dalam menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Jadi, gaji pegawai dan dosen, biaya penyelenggaraan Tri Dharma PT — termasuk dana yang diperoleh dari luar PT dan Dikti dihitung — dll. dihitung. Hasil penghitungan itulah yang kemudian dijadikan dasar untuk menentukan besaran UKT. Nah oleh karena UKT ada 5 tingkatan, maka perguruan tinggi menghitung persentase jumlah mahasiswa yang harus ada pada setiap tingkat tersebut.

Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat menjadi sangat berat terutama bagi mereka yang memperoleh UKT pada tingkat 4-5. Bagaimana tidak UKT pada tingkat tertinggi (tingkat 5) misalnya besaran UKT sekitar 4x lipat dari biaya mahasiswa sebelum UKT diberlakukan (misalnya dibandingkan dengan tahun 2012). Penentuan besarnya UKT juga menimbulkan keberatan dari masyarakat. Misalnya, seorang PNS yang suami isterinya golongan 2 di suatu perguruan tinggi sudah dikenakan UKT tertinggi. Kasus lain, seorang PNS golongan 3 yang isterinya tidak bekerja juga dikenakan UKT tertinggi. Penentuan biaya UKT di satu perguruan tinggi hanya didasarkan kepada gaji kotor yang diperoleh tanpa memperhitungkan beban yang ditanggung oleh suatu rumah tangga. Celakanya, dalam contoh kasus ini perguruan tinggi tersebut tidak membuka peluang bagi masyarakat untuk bertatap muka dengan petugas penentu UKT, sehingga membuat masyarakat frustasi. Saya mendengar di beberapa perguruan tinggi membuka peluang bagi masyarakat untuk bertatap muka, sehingga setelah didiskusikan maka biaya UKT yang harus dibayarkan menjadi turun. Hal lain yang saya amati adalah kemungkinan ketidakjujuran masyarakat yang bekerja di sektor swasta, yaitu mereka yang bekerja mandiri seperti pedagang, petani dll. yang tidak ada catatan penghasilan yang tertulis. Mereka bisa saja menulis pendapatan  jauh di bawah yang sebenarnya, sehingga UKT mereka menjadi rendah. Untuk mengantisipasi kecurangan ini, beberapa perguruan tinggi telah mewajibkan masyarakat untuk melampirkan beberapa dokumen yang mungkin bisa dijadikan dasar penghitungan UKT seperti bukti pembayaran telpon, listrik, air dll. Dengan cara ini kejadian di atas dapat diminimalisasi. Sayangnya tidak semua perguruan tinggi melakukannya, sebab hal ini dianggap rumit.

Apakah setelah bayar UKT  mahasiswa tidak lagi dibebani  biaya lagi? Apakah setelah UKT diberlakukan layanan suatu perguruan tinggi menjadi lebih baik? Ternyata tidak demikian! Satu contoh, di satu perguruan tinggi mahasiswa baru masih dibebani biaya lain. Contohnya dalam penyelenggaraan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru masih dibabani biaya lain yang tidak sedikit jumlahnya. Loh, lalu apa artinya UKT itu? Ini membuat orang tua bingung. Mau protes, nanti jangan-jangan dampaknya anaknya dipersulit. Jangan-jangan nantinya mahasiswa dibebani biaya lain lagi oleh perguruan tinggi? Sudah biaya kuliah naik berlipat-lipat masih juga dibabani biaya lain. Pertanyaan berikutnya, apakah layanan terhadap mahasiswa menjadi lebih baik? Ternyata tidak selalu. Contohnya, layanan terhadap mahasiswa baru tidak menjadi lebih baik, malah menurun. Contohnya dalam penyelenggaraan pengenalan kehidupan kampus dimana tahun lalu mahasiswa baru diberi makan, malah setelah UKT mereka tidak  diberi makan. Padahal  kegiatan itu dari pagi sampai sore. Layanan lainnya juga masih tetap seperti tahun lalu. Tidak ada perubahan apa-apa. Dengan biaya UKT yang tinggi itu seharusnya diikuti dengan peningkatan layanan terhadap mahasiswa agar mereka puas dan memperoleh apa yang seharusnya mereka terima secara optimal. Mudah-mudahan ini semua menjadi bahan evaluasi untuk ke depannya.

Dengan demikian, filosofi UKT  dengan 5 tingkatannya itu belum mampu direalisasikan pada tingkat praktek. Misalnya, kewajiban minimal 5% perguruan tinggi untuk memfasilitasi mahasiswa miskin bisa kuliah. Bisa jadi perguruan tinggi hanya memfasilitasi kewajiban minimal itu, padahal maksudnya tentu saja tidak hanya 5% tapi bisa lebih dari itu yang diseimbangkan dengan jumlah mahasiswa mampu yang membayar UKT tinggi. Dengan demikian, akan dicapai keseimbangan, yaitu yang kaya mensubsidi yang miskin. Dalam prakteknya hal ini masih belum nyata terbukti. Yang dikeluhkan banyak masyarakat adalah naiknya biaya kuliah yang begitu drastis. Biaya UKT ini bahkan lebih tinggi jika dibandingkan dengan perguruan tinggi swasta. Contohnya, misalnya perguruan tinggi negeri dan swasta yang sama-sama diakreditasi A, ternyata swasta lebih murah Rp 2.000.000 per semesternya. Lebih-lebih di swasta biaya kuliah bisa dicicil. Kasus ini ternyata terjadi di banyak daerah. Dengan demikian, bisa dinyatakan bahwa UKT — dalam prakteknya — itu merupakan bentuk lain dari komersialisasi pendidikan tinggi negeri. Mudah-mudahan pelaksanaan UKT ke depan menjadi lebih  baik sehingga: 1) terjadi keseimbangan yang optimal antara mahasiswa kaya dan miskin. Yang kaya mensubsidi yang miskin bisa terjadi secara maksimal. Dengan demikian kesempatan masyarakat miskin untuk menempuh pendidikan tinggi menjadi terbuka lebar; 2) layanan akademik yang sesuai dengan standard nasional yang berlaku, sehingga mutu lulusan menjadi lebih baik secara nyata; 3) terjadinya peningkatan produk perguruan tinggi yang nyata, sehingga perguruan tinggi di Indonesia menjadi lebih berkompetitif di tingkat dunia.


belajar selagi muda, berjuang selagi bisah
Bagikan Ki Bro:
Post a Comment